Kementerian Pertanian serahkan 60 alsintan untuk petani di Pesisir Selatan

Painan, (ANTARA) - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menyerahkan 60 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) ke sejumlah petani di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada 2019.

"Jika ditotal harga ke 60 unit alsintan itu mencapai Rp529 juta," kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy usai acara penyerahan bantuan sarana bidang kelautan dan perikanan serta sarana bidang pertanian dalam kunjungan kerja anggota IV BPK RI di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Selasa.

Ia merinci alsintan tersebut terdiri dari traktor roda dua sebanyak 10 unit, cultivator lima unit, pompa air 10 unit, hand sprayer electric sebanyak 30 unit dan power thresher sebanyak lima unit.

"Dari seluruh bantuan hanya power thresher yang berasal dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, selebihnya berasal dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian," katanya.

Sementara penerima bantuan traktor roda dua ialah Kelompok Tani Sawah Laweh, dan Kelompok Tani sawah Jambak yang berkedudukan di Nagari Taluak Tigo Sakato, Kelompok Tani Kapalo Koto di Nagari Tuik.

Selanjutnya, bantuan pompa air diterima oleh Kelompok Tani Ranau indah, Nagari Taratak Tangah Lumpo, Kelompok Tani Gadih Basanai, Nagari IV Koto Mudiek, Kelompok Tani Taman Jaya, Nagari Sungai Nyalo.

Berikutnya, bantuan cultivator diterima oleh Kelompok Tani Tabek Saiyo, Nagari Koto Nan Tigo Selatan dan Kelompok Tani Harapan Tani, Nagari Kambang Barat.

Serta bantuan power thresher diterima oleh Kelompok Tani Sikabu Indah, Nagari Gunuang Bungkuak dan Kelompok Wanita Tani Lansano, Nagari Koto VII.

Ia mengemukakan bantuan tersebut diserahkan untuk meningkatkan hasil pertanian di Pesisir Selatan.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengucurkan anggaran sebesar Rp11,01 miliar ke sejumlah nelayan kecil di Pesisir Selatan.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni dan beberapa pejabat pusat, provinsi dan petani penerima bantuan. (*)