Payakumbuh (ANTARA) - Bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ) Pemerintah Kota Payakumbuh menduduki peringkat kedua terbaik nasional dari 542 pemerintah daerah yang tergabung dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP).
"Di laman situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, https://korsupgah.kpk.go.id, bisa kita lihat Kota Payakumbuh menduduki peringkat dua," kata Kabag PBJ Dalbang, Meizon Satria di Payakumbuh, Senin.
MCP sendiri memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Meizon Satria, menjelaskan MCP Korsupgah merupakan program Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
“MCP Korsupgah meliputi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa," ujarnya.
Selain itu juga meliputi pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.
"Ke-8 area ini merupakan area intervensi yang dinilai dalam aplikasi ini ” ujar Meizon Satria.
Dalam bidang pelayanan barang dan jasa, progres Kota Payakumbuh memperoleh capaian 100 persen mulai dari penerapan pengadaan e-katalog, progres pengadaan, organisasi mandiri hingga perangkat pendukung.
Sedangkan perangkat pendukung (ruangan UKPBJ, ruangan LPSE , Help Desk) yang menjadi dasar pemenuhan syarat terselenggaranya kegiatan Pokja Permanen juga mencapai 100 persen.
"Standar LPSE mencapai 100%, RUP ditayangkan tepat waktu mencapai 100%, dan kematangan ULP mencapai 33%," ujarnya.
Ia menyebut belum sempurnanya kematangan ULP dikarenakan belum sepenuhnya fungsional.
Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi mengatakan Pemerintah Kota Payakumbuh sudah melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem online yang langsung dipantau oleh KPK.
“Alhamdulillah, melalui transparansi pengadaan barang dan jasa yang selama ini kita terapkan, terbukti Kota Payakumbuh terbaik dua nasional dari penilaian KPK,” ujar Riza Falepi.
Dengan capaian tersebut, ia berharap anggapan segelintir masyarakat yang selama ini negatif dalam pengadaan barang dan jasa bisa dihilangkan.
Riza mengaku komit dan konsisten dengan peraturan yang ada sehingga proses berjalan dengan semestinya menuju kota Payakumbuh yang bersih dari korupsi. (*)
Berita Terkait
Pemprov Sumbar validasi data tanaman pertanian tertimbun longsor TPA
Kamis, 18 April 2024 18:16 Wib
Payakumbuh raih lima penghargaan dalam sehari
Kamis, 18 April 2024 14:16 Wib
Pemkot Payakumbuh upayakan solusi jangka panjang untuk TPA sampah
Rabu, 17 April 2024 17:27 Wib
Indahnya Berbagi, Jelang Idul Fitri 1445H, YBM PLN Payakumbuh Salurkan Santunan dan Sembako ke Anak Yatim dan Dhuafa
Jumat, 5 April 2024 15:32 Wib
Pemkot Payakumbuh terima penilaian WTP untuk laporan keuangan 2023
Jumat, 5 April 2024 14:20 Wib
TPA Regional Payakumbuh dibuka sementara pascalongsor
Rabu, 3 April 2024 3:51 Wib
Sapa pelanggan di Bulan Ramadhan, PLN Payakumbuh berbagi takjil gratis
Selasa, 2 April 2024 17:34 Wib
Pegawai Lapas Suliki bagi-bagi menu berbuka kepada masyarakat
Selasa, 2 April 2024 3:42 Wib