Jakarta, (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menggaungkan komitmen untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan perempuan dalam rangkaian sidang ke-63 Commision on the Status of Women (CSW-63) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
"Pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan perlindungan sosial, pelayanan publik, dan infrastruktur bagi perempuan," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise dalam salah satu sesi sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.
Yohana mengatakan komitmen tersebut dilakukan melalui berbagai peraturan dan kebijakan seperti Instruksi Presiden untuk memprioritaskan usaha penghapusan diskriminasi gender dalam agenda pembangunan.
Dalam menerapkan prinsip “No One Left Behind”, Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan beberapa program yang telah terbukti meningkatkan kontribusi dalam mempromosikan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, yakni melalui akses ke sekolah, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
"Pemerintah Indonesia juga senantiasa meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua aspek pembangunan, termasuk peran perempuan di dalam sektor publik," katanya.
Menurut Yohana, hal itu dibuktikan dengan adanya delapan menteri perempuan yang mengelola isu strategis. Selain itu, semakin banyak perempuan memegang posisi pengambilan keputusan di sektor publik.
Yohana juga menyinggung pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk memastikan kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan tidak terjadi.
"Di samping itu, perlu juga mempertimbangkan konteks lokal, seperti kebudayaan lokal untuk dimasukkan ke dalam desain kebijakan perlindungan sosial maupun infrastruktur," katanya.
CSW adalah salah satu komisi fungsional pemerintah internasional/intergovernmental di bawah Komite Ekonom, Sosial dan Hak Budaya (Ecosoc) yang spesifik menangani isu perempuan. (*)
Berita Terkait
PBB: Ekspor senjata ke Israel harus segera dihentikan
Kamis, 25 April 2024 20:51 Wib
Pakar: Dunia harus berani serukan gencatan senjata permanen di Gaza
Jumat, 29 Maret 2024 12:37 Wib
DK PBB adopsi resolusi gencatan senjata di Gaza selama Ramadhan
Selasa, 26 Maret 2024 9:08 Wib
Pemkab Agam libatkan 96 petugas data PBB-P2 di tiga kecamatan
Jumat, 1 Maret 2024 17:31 Wib
Pemkab Agam libatkan 96 petugas data PBB-P2 di tiga kecamatan
Rabu, 28 Februari 2024 11:39 Wib
Sekjen PBB desak AS dan Inggris cabut keputusan berhenti danai UNRWA
Minggu, 28 Januari 2024 18:27 Wib
PBB desak Israel cegah perlakuan buruk terhadap warga Palestina
Sabtu, 20 Januari 2024 8:10 Wib
PBB tunjuk Sigrid Kaag koordinator kemanusiaan untuk Gaza
Rabu, 27 Desember 2023 9:17 Wib