Arosuka (ANTARA) - Sekitar 12.145 jiwa penyandang masalah sosial di Kabupetan Solok, Sumatera Barat, belum tersentuh program pemerintah, kata Ketua Pelaksana Rapat koordinasi dunia usaha dan kelembagaan sosial setempat, Dafrizon.
"Yang tidak tersentuh bantuan oleh pemerintah daerah sebanyak 12.145 jiwa terdiri dari penyandang masalah sosial (anak terlantar, lansia terlantar, anak cacat) hal ini disebabkan belum terdaftar di basis data terpadu (BDT) di Kementerian Sosial RI," katanya di Arosuka, Senin.
Ia menyebutkan dari Basis data terpadu (BDT), jumlah data miskin di Kabupaten Solok sebanyak 30.046 Kepala keluarga (KK), jumlah penerima Program keluarga Harapan (PKH) sebanyak 16.600 KK, penerima Beras sejahtera (Rastra) sebanyak 20.545 KK.
Sedangkan masyarakat yang terdaftar di program Kartu Indonesia Sehat (KIS) JKN sebanyak 135.000 jiwa, KIS daerah sebanyak 23.800 jiwa dan yang terdaftar di program Kartu Indonesia Pintar (KIP) 17.000 jiwa.
Pihaknya berupaya memberikan pedoman dalam pemberdayaan dan peningkatan peran dunia usaha dan kelembagaaan kesejahteraan sosial melalui CSR bagi masyarakat kurang mampu.
Juga memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kesejahteraan sosial di Pemerintah Daerah setempat.
Menurutnya, dunia usaha adalah kemitraan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam turut membantu penanganan masalah kemiskinan.
Sementara itu, Bupati Solok diwakili Asisten Koordinator Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat, Aliber Mulyadi mengatakan untuk mencapai pembangunan di Kabupaten Solok pada 2016-2021 tidak terlepas dari peran aktif pengusaha dan BUMN yang ada di Solok.
"Dana tanggung jawab sosial atau CSRnya untuk disalurkan kepada mereka yang menyandang masalah kesejahteraan sosial sangat membantu daerah," ujarnya.
Pemerintah setempat menginformasikan kegiatan sosial sesuai dengan peta permasalahan sosial daerah.
Menurutnya, program Sosial responsibility (CSR) mempunyai tugas membangun kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi dengan dunia usaha dan kelembagaan sosial di Kabupaten Solok perlu menjadi pegangan dan catatan bagi semua pihak terutama pengusaha dan BUMN dalam melaksanakan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. ***3***
Berita Terkait
DPR minta Otorita IKN antisipasi masalah pindahan orang ke IKN
Senin, 18 Maret 2024 13:54 Wib
Win Bernadino: persiapan SPFC dimulai, masalah standionsegera diselesaikan
Minggu, 10 Maret 2024 14:54 Wib
Pegadaian bantu pemerintah atasi masalah lingkungan lewat bank sampah
Senin, 4 Maret 2024 16:17 Wib
Moeldoko: Ada masalah distribusi dan tata kelola beras di ritel modern
Jumat, 1 Maret 2024 9:00 Wib
Bahas masalah bidang kesehatan, Puskesmas Lumpo Pesisir Selatan laksanakan Lokmin bulanan
Kamis, 29 Februari 2024 12:29 Wib
Ganjar tekankan pentingnya reformasi kepolisian atasi masalah keamanan
Minggu, 7 Januari 2024 20:19 Wib
Srikandi PLN dan YBM gelar aksi peduli gizi atasi masalah stunting
Rabu, 22 November 2023 19:01 Wib
Balai Teknik Perkeretaapian paparkan masalah kereta api di Sumbar
Selasa, 21 November 2023 20:58 Wib