Bawaslu Pariaman antisipasi pelanggaran kampanye melalui media

id Bawaslu Pariaman,Kampanye Pemilu,Pelanggaran Kampanye

Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu Kota Pariaman Ulil Ambri menyampaikan materi pada Fasilitasi, Publikasi, dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum 2019 bersama peserta Pemilu, organisasi masyarakat, dan media massa di Pariaman, Kamis (28/2). (ANTARA SUMBAR / Aadiaat M. S)

Pariaman (ANTARA) - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pariaman, Sumatera Barat mengantisipasi pelanggaran kampanye melalui media massa dengan menyosialisasikannya kepada peserta Pemilu.

"Sebentar lagi memasuki tahap kampanye di media massa yaitu 24 Maret hingga 13 April sehingga perlu ada upaya agar tahapan ini tidak disalahgunakan," kata Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu Kota Pariaman Ulil Ambri di Pariaman, Kamis.

Hal tersebut ia sampaikan saat Fasilitasi, Publikasi, dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum 2019 bersama peserta Pemilu, organisasi masyarakat, dan media massa.

Ia mengatakan pada tahapan kampanye peserta pemilu diminta untuk menyampaikan visi dan misi berserta program yang akan dikerjakan jika terpilih pada Pemilu.

Visi dan misi berserta program tersebut, lanjutnya yang akan menjadi bahan masyarakat untuk menentukan pilihan pada 17 April nanti.

"Gunakan untuk mempromosikan diri bukan untuk membuat berita bohong yang merugikan peserta Pemilu lainnya," katanya.

Dalam menjalankan kampanye di media massa tersebut, terangnya juga harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPU.

"Nanti juga ada yang akan mengawasi kampanye peserta Pemilu ini di media massa," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pariaman, A. Damanhuri mengajak peserta Pemilu untuk memanfaatkan media massa sebagai alat untuk membangun citra diri.

"Selama ini media massa dinilai efektif untuk membangun citra diri," kata dia.

Ia juga mengatakan peserta Pemilu juga dapat memanfaatkan media massa untuk meluruskan informasi sehingga dapat melawan berita bohong yang merugikan.

Produk yang dihasilkan oleh media massa pun dilindungi oleh undang-undang karena bekerja dengan sistem yang telah diatur.

"Jika peserta Pemilu merasa dirugikan dengan pemberitaan maka ada wadah yang dapat ditempuh," tambahnya. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar