KIPP Sumbar imbau masyarakat saring informasi pemilu dari medsos

id Khairul Anwar

KIPP Sumbar imbau masyarakat saring informasi pemilu dari medsos

Ketua Bidang Pendidikan Politik Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) wilayah Sumbar Sumbar Khairul Anwar (kanan) saat menjadi pembicara saat sosialisasi pengawas partisipatif di Solok Selatan, Selasa (19/2). (Antara Sumbar/Erik IA)

Padang Aro, (Antaranews Sumbar) - Ketua Bidang Pendidikan Politik Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) wilayah Sumbar, Khairul Anwar mengimbau masyarakat untuk menyaring informasi pemilu yang diperoleh dari media sosial agar tidak terjebak berita yang tidak jelas kebenarannya.

"Sekarang berbagai informasi Pemilu sangat mudah didapat dari medsos, tapi belum tentu semua benar sehingga perlu dianalisa dulu sebelum mempercayainya," kata dia saat sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan Bawaslu Solok Selatan di Padang Aro, Selasa.

Ia menyebutkan banyak orang yang memasukkan informasi ke media sosial dengan isu politik tertentu, sehingga membuat pemikiran masyarakat tidak menentu tentang pemilu.

Dengan maraknya medsos kata dia, masyarakat banyak mengetahui berbagai informasi walaupun terkadang sumbernya tidak terpercaya, sehingga harus lebih baik lagi analisanya.

Menurut dia, terkait kerawanan Pemilu di Sumbar tidak ditemukan kondisi kekacauan signifikan pascapemilu, tetapi dari analisa indek kerawanan Pemilu ternyata Sumbar rangking tiga di Indonesia setelah Papua dan Djogjakarta.

"Kenapa Sumbar Indeks kerawanannya tinggi, ini bisa saja karena semua masyarakat di Provinsi ini bisa menganalisa apa yang terjadi saat pemilu," ujarnya.

Menurut dia, untuk mengukur sukses Pemilu yang paling gampang yaitu dengan mengunjungi kedai kopi.

Di kedai kopi katanya, ada rasionalitas politik yang diungkapkan masyarakat.

Selain itu katanya, dinamika politik di Sumbar berbeda dengan provinsi lain yang ada di Indonesia.

Bila provinsi lain kata dia, bisa saja di satu Kabupaten atau Kota terfokus satu partai saja tetapi di Sumbar itu tidak bisa.

"Di setiap Kabupaten/Kota di Sumbar pemenang bisa berubah setiap Pemilu dan tidak hanya dikuasai satu partai saja," ujarnya.

Terkait pengawasan partisipatif kata dia, sangat dibutuhkan sesuai kemampuan masyarakat itu sendiri dan tidak dipaksakan sebab mereka tidak bekerja secara profesiaoanl.

Sekarang ini katanya, banyak politik transaksional oleh karena itu masyarakat perlu membatu Bawaslu meminimalisir kecurangan Pemilu.

Ketua Bawaslu Solok Selatan M Ansyar mengatakan, partisipasi pengawasan oleh masyarakat akan sangat membantu agar Pemilu berjalan lancar dan sesuai kaedah hukum yang berlaku.

"Kami sangat berharap masyarakat bersama-sama mengawasi jalannya Pemilu sehingga berjalan sesuai aturan," ujarnya. (*)