Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Rektor Perbanas Institute Hermanto Siregar menilai kedua calon presiden (capres) seharusnya mengelaborasi pembenahan data pangan.
"Sebetulnya ada persoalan data (pangan) yang harusnya dibenahi," kata Hermanto saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu malam.
Dia menjelaskan bahwa kedua capres harusnya menghindari perdebatan impor pangan atau produktivitas pangan dalam debat tersebut.
"Karena kalau masalah impor itu sebetulnya kalau kita memang kurang masa kita tidak boleh mengimpor," ujar Guru besar bidang makroekonomi dan kebijakan pembangunan tersebut.
Ia menambahkan bahwa yang jangan mengimpor itu kalau stok produk pangannya sedang banyak.
Masalah impor pangan dilontarkan oleh Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam segmen debat inspiratif, di mana Prabowo mempertanyakan mengapa negara masih impor jika stok komoditas pangan sudah surplus.
Namun hal tersebut disanggah oleh Capres nomor urut 01 Joko Widodo bahwa impor pangan dilakukan demi menjaga stok dan stabilitas harga.
Debat capres putaran kedua ini diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/2) malam, yang dimulai sejak pukul 20.00 WIB.
Tema yang diangkat pada debat kedua tersebut adalah infrastruktur, energi dan pangan, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup. (*)
Berita Terkait
Pemerintah daerah antisipasi penggunaan mata uang asing di Mentawai
Selasa, 23 April 2024 12:49 Wib
Johanis Tanak resmi dilantik sebagai Wakil Ketua KPK gantikan Lili PintauliSiregar
Jumat, 28 Oktober 2022 10:35 Wib
Johanis Tanak gantikan Lili Pintauli Siregar, KPK: pengalamannya perkuat pemberantasan korupsi
Kamis, 29 September 2022 10:10 Wib
Keppres pemberhentian terbit, Dewas KPK nyatakan sidang etik Lili Pintauli gugur
Senin, 11 Juli 2022 13:52 Wib
Presiden Jokowi telah terima surat pengunduran diri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli
Senin, 11 Juli 2022 12:56 Wib
Dewas gelar sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar
Selasa, 5 Juli 2022 8:00 Wib
Elipitua Siregar mengakui ketangguhan Senzo Ikeda
Sabtu, 15 Januari 2022 11:55 Wib
Terbukti melanggar kode etik, Dewas KPK jatuhkan sanksi berat kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli
Senin, 30 Agustus 2021 12:12 Wib