Padang, (Antaranews Sumbar) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap pemerintah Sumatera Barat dan pihak kepolisian mengedepankan dialog dalam penyelesaian kasus penolakan pembangunan Geotermal di Solok.
"Kami sudah kirimkan tim ke Solok untuk mengidentifikasi konflik penolakan rencana pembangunan geotermal dan solusinya adalah mediasi," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Padang, Jumat.
Menurut dia hingga saat ini belum ada titik temu sehingga rencana pembangunan geotermal belum bisa dijalankan.
"Padahal menurut banyak pihak geotermal tersebut strategis dibutuhkan oleh sebab itu kami mendorong Kapolda terus mengupayakan dialog untuk mencegah kekerasan," kata dia.
Ia menceritakan ada banyak kasus di Tanah Air yang pada akhirnya bisa diselesaikan dengan dialog.
"Memang pendekatan seperti ini menjadi lambat akan tetapi di era demokrasi membuat masyarakat lebih dihargai," kata dia.
Ahmad menggarisbawahi ada proyek strategis nasional yang perlu dihormati dan menyangkut kepentinga publik lain halnya kalau cuma pertambangan yang berorientasi profit.
Sejalan dengan itu Sekjen Komnas HAM Tasdiyanto menyampaikan perlu dilakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat soal geotermal.
"Geotermal ini lebih ramah lingkungan dan kalau pun ada dampak kecil , sementara pada sisi lain keberadaannya dibutuhkan untuk ketahanan energi," ujarnya.
Sebelumnya masyarakat yang berada di sekitar Gunung Talang, Kabupaten Solok melakukan aksi penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di daerah mereka.
Terakhir, aksi berakhir anarkis saat ratusan warga Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya menghadang kendaraan perwakilan perusahaan PT Hitay Daya Energy usai melakukan survei lokasi. Kendaraan itu dilempari baru dan digulingkan.
Penolakan warga itu dilatarbelakangi kekhawatiran PLTB tersebut akan menyedot sumber air yang biasa mengaliri area pertanian .
Selain itu masyarakat juga cemas eksploitasi sekitar Gunung Talang berdampak terhadap keasrian alam kawasan. (*)
Komnas HAM berharap kasus penolakan geotermal Solok diselesaikan dengan dialog
Ribuan warga dari selingkar Gunung Talang, Kabupaten Solok, berunjuk rasa di Kantor Bupati Solok, Arosuka, Senin (2/10), menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. (ANTARA SUMBAR/Tri Asmaini)
