Bupati: Pesisir Selatan layak jadi percontohan bidang inovasi pencatatan sipil

id Hendrajoni

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni menyerahkan secara simbolis penghargaan yang diterimanya dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, Reva Mansarin. (Antara Sumbar/Didi Someldi Putra)

Painan, (Antaranews Sumbar) - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Hendrajoni mengatakan inovasi pelayanan publik bidang pencatatan sipil di daerah itu layak menjadi percontohan nasional.

"Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Makassar beberapa waktu lalu," kata Bupati Hendrajoni di Painan, Senin.

Ia menambahkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mewakili Menteri Tjahjo Kumolo juga menyerahkan penghargaan kepada dirinya atas ditetapkannya 15 kecamatan di daerah setempat sebagai kecamatan sadar administrasi kependudukan.

"Kecamatan sadar administrasi kependudukan merupakan hasil akhir dari berbagai inovasi layanan kependudukan yang kami jalankan sejak beberapa tahun terakhir," katanya.

Ia menjelaskan inovasi tersebut mulai dari salam sapa ke pintu rumah atau sistem administrasi layanan masyarakat sampai ke pintu rumah, layanan berputar yakni layanan antar jemput dokumen pencatatan sipil hingga ke kampung-kampung.

Layanan pass nikah yakni memberikan dokumen administrasi status saat pernikahan, layanan lado kutu yakni layanan yang bersinergi dengan rumah sakit dan BPJS Kesehatan untuk memudahkan pasien ataupun calon peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan dokumen kependudukan dan lainnya.

"Yang tidak kalah penting di Pesisir Selatan saat ini terdapat 15 Unit Kerja Layanan (UKL) Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan layanan tanpa harus ke ibukota kabupaten," katanya.

Keberadaan UKL sebutnya, memberi jawaban atas kesulitan layanan kependudukan yang dialami masyarakat setempat sejak lama.

Terutama bagi mereka yang menetap di Kecamatan Silaut yang merupakan daerah perbatasan provinsi setempat dengan Provinsi Bengkulu.

"Dari Silaut ke Painan membutuhkan waktu lebih kurang empat sampai lima jam perjalanan, dan jarak ini dulunya harus ditempuh jika masyarakat di sana ingin mengurus dokumen kependudukan. Namun semenjak didirikan dan dioperasikannya UKL di tiap kecamatan mereka tidak perlu lagi melakukakannya," katanya lagi. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar