Pemasangan APK dan kampanye tanpa izin pelanggaran terbanyak dilakukan peserta pemilu

id bawaslu,payakumbuh,apk,kampanye

Penertiban APK oleh Bawaslu di Kota Payakumbuh. (Antara Sumbar/Syafri Ario)

Payakumbuh, (Antaranews Sumbar) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat menyatakan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan kampanye tanpa izin menjadi jenis pelanggaran terbanyak yang dilakukan peserta pemilu di kota itu.

"Pelanggaran pemasangan APK paling banyak dilakukan peserta pemilu yakni memasang APK di fasilitas umum yang telah dilarang oleh Undang-Undang, peraturan KPU, peraturan Bawaslu, dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh," kata Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, Muhammad Khadafi di Payakumbuh, Senin.

Selain itu pelanggaran pemasangan APK ini tidak sesuai ukuran yakni melebihi ukuran maksimal 4 x 3 meter sesuai aturan KPU.

"Bahkan ada peserta pemilu yang kita sebut terlalu kreatif dengan memasang APK ukurannya di atas itu,” kata Khadafi.

Selain pelanggaran dalam pemasangan APK, Bawaslu Kota Payakumbuh juga menemukan banyak pelanggaran kampanye dengan mengumpulkan massa tanpa dilengkapi momenklatur perizinannya.

“Katanya tidak kampanye dan hanya temu muka, tapi mereka masih berkampanye di situ dan itu sudah melanggar,” jelasnya.

Nomenklatur perizinan itu dibutuhkan untuk melindungi calon legislatif (caleg) dalam menyampaikan visi-visi calon tersebut kepada konstituennya pada pemilu nanti.

“Untuk itu perlu diurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan izin tempat. Melalui aturan ini, kami ingin melindungi calon apabila momenklatur perizinannya lengkap, calon dibolehkan membagi kartu nama, baju, dan membagikan bahan kampanye lain,” kata dia.

Bawaslu Kota Payakumbuh telah melakukan sosialisasi dan penertiban APK agar pemilu berjalan lancar sesuai aturan.

“Untuk kampanye yang dilakukan tanpa momenklatur perizinan yang lengkap, pertemuan itu kami rekomendasikan untuk dibubarkan,” kata Khadafi. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar