KPU Pasaman Barat berdayakan relawan demokrasi edukasi pemilih

id KPU Pasaman Barat,Relawan Demokrasi

Komisioner KPU Pasaman Barat, Misdarliah saat mengukuhkan relawan demokrasi yang akan dijadikan ujung tombak untuk mengedukasi pemilih sampai ketingkat bawah.

Simpang Empat, (Antaranews Sumbar) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) akan memberdayakan relawan demokrasi untuk sosialisasi kepada pemilih agar menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum 17 April nanti.

"Relawan demokrasi merupakan ujung tombak KPU di lapangan untuk mengedukasi pemilih agar dengan kesadaran menggunakan hak pilihnya nanti," kata Komisioner KPU Pasaman Barat, Misdarliah di Simpang Empat, Selasa.

Ia mengatakan relawan demokrasi sebanyak 55 orang itu akan turun kelapangan mengadakan sosialisasi pentingnya menggunakan hak pilih. Mereka bekerja sejak Januari sampai Maret dengan menjangkau 11 basis pemilih yang ada.

Menurutnya para relawan demokrasi itu berasal dari berbagai kalangan usia di 11 Kecamatan yang ada di daerah itu.

Relawan Demokrasi itu merupakan sekelompok masyarakat yang berasal dari 11 basis pemilih strategis.

Mulai dri basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, kaum marginal, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, perempuan, warga internet, keagamaan, komunitas dan Relawan Demokrasi.

Ia meminta agar para relawan bisa menguasai seluruh basis itu. Pasalnya, para relawan merupakan perpanjangan tangan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilu dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

"Dengan pola kerja relawan demokrasi ini maka pihaknya optimis target 77,5 persen pemilih akan tercapai. Selain itu juga kita melakukan pendidikan dan sosialisasi terhadap masyarakat," ujarnya.

Untuk itu ia meminta para relawan demokrasi harus jeli memilih mekanisme kerja. Seperti simulasi, bermain peran/role playing/ diskusi kelompok/FGD, ceramah, alat bantu (visual dan non visual) dan posting materi sosialisasi ke media sosial.

Ia mengimbau agar para relawan dalam menjalankan tugas, wajib mengikuti peraturan dan mematuhi kode etik yang berlaku.

Relawan demokrasi ada berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan, PKPU Nomot 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan pedoman pelaksanaan relawan demokrasi pemilu tahun 2019 nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019.

"Mudah-mudahan relawan demokrasi nantinya dapat bekerja dengan baik dan target partisipasi pemilih dapat tercapai," harapnya. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar