Bupati: Pesisir Selatan serius wujudkan KEK Mandeh

Painan, (Antaranews Sumbar) - Pejabat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengaku serius dan terus berkoordinasi dalam mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bukit Ameh Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh sebagai upaya percepatan pengembangan dunia kepariwisataan setempat.

"Pesisir Selatan serius mewujudkan KEK Bukit Ameh dan terus menjalin komunikasi dengan semua pihak mulai dari provinsi hingga ke pemerintah pusat, jadi sangat keliru terkait adanya informasi yang menyebutkan kami kurang koordinasi," kata Bupati setempat, Hendrajoni di Painan, Sabtu.

Seharusnya, tambah dia, KEK Bukit Ameh sudah lama bisa terwujud hanya saja sebelumnya ketika dana pembebasan lahan disiapkan kurang mendapat respon dari pejabat provinsi .

Saat ini pembebasan lahan di Bukit Ameh seluas 400 hektare sudah dimulai dan ditarget selesai menjelang akhir tahun.

Selain itu, pihaknya mengaku juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Dempo Group yang merupakan pihak ketiga yang akan mengelola KEK.

Mendukung pengembangan KEK, tahun ini pemkab setempat juga akan membangun jalan menuju lokasi sepanjang empat kilometer dengan lebar mencapai 20 meter.

Sementara, khusus analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal KEK akan dituntaskan pejabat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Berikutnya, mengenai rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan tempat akan dituntaskan oleh pejabat Kementerian Pariwisata.

"Kami optimis dengan adanya sinergi ini, peraturan presiden mengenai KEK akan segera diterbitkan," katanya lagi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyebutkan lambatnya progres penetapan KEK Mandeh bukan karena terkendala administrasi tetapi disebabkan kurangnya koordinasi antara daerah, provinsi dan pusat.

"Kalau koordinasi berjalan dan investor ada, KEK Mandeh sudah bisa ditetapkan 2019," katanya beberapa waktu lalu.

Ia menilai selama ini upaya penetapan KEK Mandeh terkesan sendiri-sendiri antara pemerintah kabupaten dan provinsi sehingga tidak jelas apa yang sepatutnya menjadi prioritas.

Jika memang ada rencana yang ingin diwujudkan oleh Pemkab Pesisir Selatan seharusnya diusulkan dan dibahas bersama dalam rapat bersama Pemprov Sumatera Barat. (*)