Mayoritas suara dukung pembentukan wilayah otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim

Ankara, Turki, (Antaranews Sumbar) - Suara "Ya" saat ini unggul dalam jajak pendapat otonomi regional yang diselenggarakan di Filipina Selatan mengenai pemberian otonomi menyeluruh buat Muslim Moro, demikian hasil tak resmi yang disiarkan oleh media nasional.

Pemungutan suara dimulai pada Senin (21/1) di Provinsi Maguindanao, Lanao Del Sur, dan Provinsi Pulau Basilan, Tawi-tai dan Sulu serta Kota Cotabato dan Isabela, dan babak kedua direncanakan diselenggarakan pada 6 Februari di daerah lain.

Menurut berita ABS-CBN, di Provinsi Maguindanao hampir 600.000 orang memberi suara yang mendukung hukum otonomi, sementara sebanyak 9.000 suara "Tidak". Di Kota Cotabato, hampir 23.000 suara "Tidak", sementara 36.700 suara "Ya". Di Kota Isabela, ada sebanyak 22.400 suara "Tidak" berbanding 19.000 suara "Ya".

Di Provinsi Pulau Basilan, suara "Ya" berlimpah 147.600 menenggelamkan 6.500 suara "Tidak", demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. Pulau Tawi-tawi menyaksikan 152.000 suara "Ya" melawan 9.900 suara "Tidak". Di Pulau Sulu, ada sebanyak 163.500 suara "Ya" dan 137.600 suara "Tidak".

Suara "Ya" dilaporkan unggul di lima wilayah dan "Tidak" di dua wilayah.

Jika suara "Ya" unggul, maka Wilayah Otonomi di Mindanao Muslim (ARMM) akan diganti dengan Wilayah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM) --sejalan dengan Hukum Organik Bangsamoro (BOL).

Tahap kedua BOL akan digelar pada 6 Februari. Warga di enam kota kecil di Lanao del Norte dan 39 desa di enam kabupaten Provinsi Cotabato dan daerah sekitarnya akan memberi suara dalam keterlibatan mereka di wilayah otonomi tersebut.

Peraturan itu, yang ditandatangani oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte tahun lalu, diperkirakan akan memberi otonomi menyeluruh buat orang Muslim, selain peluang ekonomi dan kehakiman.

Berdasarkan peraturan itu, pengadilan hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut, dan Pemerintah Pusat Filipina akan menyerahkan wewenang administrasinya di Minadanao kepada Pemerintah Bangsamoro.

Perairan di wilayah Bangsamoro juga akan diatur oleh pemerintah nasional dan Pemerintah Bangsamoro. Pemerintah otonomi akan bertanggung-jawab atas penanganan sumber daya energi.

Selain itu, bekas petempur Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) akan bisa bergabung dengan pasukan resmi. (*)