50 warga Pariaman terima sertifikat PTSL

id PTSL Pariaman,Kantor Pertanahan Pariaman

Wali Kota Pariaman Genius Umar menyerahkan sertifikat PTSL secara simbolis kepada salah seorang warga. (Antara Sumbar/Muhammad Zulfikar)

Pariaman, (Antaranews Sumbar) - Sebanyak 50 warga di Kota Pariaman, Sumatera Barat menerima sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kantor Pertanahan setempat.

"Lokasi pelaksanaan PTSL 2018 hanya di satu lokasi yaitu Desa Padang Biriak-Biriak Kecamatan Pariaman Utara sebanyak 50 penerima," kata Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman Rita Sastra di Pariaman, Senin.

Ia mengatakan dengan diserahkannya 50 sertifikat PTSL tersebut, maka masyarakat memiliki kepastian hukum atas hak tanah yang dimilikinya.

"Selain itu masyarakat atau pemilik sertifikat juga memiliki kepastian subjek, objek dan jenis hak atas tanahnya," ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, setelah masyarakat memiliki sertifikat PTSL tersebut maka dapat mengurangi risiko sengketa dengan pihak lain atas tanah yang dimilikinya.

"Sertifikat PTSL ini tidak hanya membantu masyarakat, namun juga berdampak positif pada keakuratan atau kualitas sumber data pertanahan di Kota Pariaman," katanya.

Pelaksanaan PTSL 2018 kata dia, Kantor Pertanahan Kota Pariaman mendapatkan target 150 peta bidang dengan realisasi 150 bidang dan persentase 100 persen.

"Selain itu target pelaksanaan sertifikat hak atas tanah sebanyak 50 bidang dengan realisasi 50 bidang dan persentase 100 persen," ujar dia.

Untuk merealisasikan secara maksimal program pendaftaran tanah lengkap, instansi tersebut menggandeng pemerintah Kota Pariaman untuk menjadikan PTSL sebagai rencana strategis pembangunan daerah.

Ia mengatakan seluruh biaya kegiatan sertifikat PTSL tersebut bersumberkan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPN Kota Pariaman 2018.

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan penyerahan 50 sertifikat PTSL tersebut merupakan salah satu bentuk dari upaya pemerintah khususnya Kantor Pertanahan setempat dalam menjamin hak atas kepemilikan tanah masyarakat secara hukum.

"PTSL merupakan program secara nasional, oleh karena itu pada 2019 pemerintah daerah akan terus berusaha berkerja maksimal dengan BPN untuk menambah target di atas 50 sertifikat," katanya.

Menurut dia, dengan adanya sertifikat PTSL tersebut maka kemungkinan sengketa pihak lain dengan pemilik tanah dapat dapat dikurangi karena telah memiliki landasan hukum yang jelas. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar