Pariaman, (Antaranews Sumbar) - Sejumlah tokoh masyarakat di Kota Pariaman, Sumatera Barat, meminta pemerintah setempat meninjau ulang kesepakatan terkait pembangunan Pasar Pariaman karena dinilai belum mengakomodir pihak terkait secara menyeluruh.
"Sebelum dilakukan pembangunan Pasar Pariaman, sebaiknya pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah melakukan pembahasan ulang dengan empat Kerapatan Adat Nagari," kata Alwis Ilyas (55) tokoh masyarakat Pasar Pariaman di Pariaman, Minggu.
Pertemuan tersebut ujar dia, untuk membahas tiga poin pokok yang dinilai belum bisa mengakomodir seluruh pihak demi kelancaran dan kesempurnaan pembangunan pasar yang dibangun sejak 1980 an tersebut.
Tiga poin penting tersebut pertama tentang besaran kontribusi yang diberikan sebanyak lima persen kepada KAN Pasar Pariaman, KAN V Koto Air Pampan, KAN Ampek Koto Sungai Rotan dan KAN Ampek Angkek Padusunan selama satu tahun.
Menurut dia, besaran kontribusi sebesar lima persen untuk dibagi kepada empat KAN tersebut perlu ditinjau ulang karena dinilainya masih tergolong kecil.
Kedua, katanya, pemerintah dan pihak terkait perlu membuat kesepakatan secara tertulis agar empat KAN yang ada bisa memiliki toko apabila Pasar Pariaman jadi dibangun pada awal Maret 2019.
Terakhir pihaknya meminta pemerintah setempat agar menjalin kerjasama dengan empat KAN yang ada seperti dalam hal pengelolaan Pasar Pariaman sehingga peranannya dapat diakui secara jelas.
"Tiga poin ini perlu dikaji ulang, karena kami nilai hal tersebut merupakan bagian penting dalam sebuah rencana pembangunan Pasar Pariaman," kata pengacara tersebut.
Oleh karena itu pihaknya mendesak pemerintah setempat agar segera melakukan pertemuan sehingga pembangunan Pasar Pariaman bisa segera terealisasi tanpa hambatan.
Pihaknya juga memastikan seluruh masyarakat di daerah itu khususnya empat KAN mendukung penuh pembangunan Pasar Pariaman demi kemajuan ekonomi.
Senada dengan itu tokoh masyarakat lainnya Nasrun Jon (76) juga meminta agar pemerintah setempat mengkaji ulang kesepakatan awal yang telah dibuat karena dinilainya belum bisa mengakomodir pihak terkait.
Pertama persoalan kontribusi sebesar lima persen masih tergolong kecil. Kedua, empat KAN yang terlibat perlu mendapatkan dan memiliki toko di Pasar Pariaman sebagai aset dan pemasukan, kata dia.
Terakhir ujarnya, pemerintah secara berkesinambungan perlu melibatkan empat KAN yang ada dalam berbagai urusan pasar seperti pengelolaan atau manajemen.
Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan biaya pembangunan Pasar Pariaman mencapai Rp120 miliar bersumberkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.
"Pembangunan Pasar Pariaman memakan biaya cukup besar, jika mengandalkan APBD Kota Pariaman saja maka membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya," kata dia.
Pembangunan fisik Pasar Pariaman ujar dia, diperkirakan dapat dimulai pada awal Maret 2019 dengan diawali penghapusan aset serta pembangunan pasar penampungan bagi pedagang.
Terkait permintaan para tokoh masyarakat setempat, pihaknya telah menginstruksikan agar dinas terkait melakukan pembahasan dengan empat KAN yang ada demi kelancaran pembangunan Pasar Pariaman.
"Seluruh yang disampaikan masyarakat, akan menjadikan masukan bagi pemerintah daerah demi kemajuan Kota Pariaman," katanya.
Berita Terkait
Bunga krisan Kota Solok diminati pasar luar daerah
Kamis, 28 Maret 2024 16:40 Wib
Pemkab Agam gelar pasar murah setiap nagari jelang Idul Fitri
Kamis, 28 Maret 2024 16:38 Wib
Penjualan kue kering di Pasar Jatinegara Jakarta
Kamis, 28 Maret 2024 16:24 Wib
Pemkab Agam-Divre II KAI Sumbar bahas penataan Pasar Padang Luar
Selasa, 26 Maret 2024 18:04 Wib
Dishub Pariaman atur lalu lintas di pusat penjualan takjil
Senin, 25 Maret 2024 14:17 Wib
Pemkot Pariaman buka 2 "pasar pabukoan" gerakkan perekonomian daerah
Jumat, 22 Maret 2024 15:09 Wib
Pemkot Pariaman bentuk pasar pabukoan upaya tingkatkan ekonomi pedagang
Jumat, 22 Maret 2024 10:31 Wib
Jaga stabilitas harga, Pemkab Tanah Datar kembali melaksanakan pasar murah
Kamis, 21 Maret 2024 15:05 Wib