Kota Kuwait, (Antaranews Sumbar) - Wakil Menteri Luar Negeri Kuwait Khaled Al-Jarallah pada Senin (31/12) mengatakan kedutaan besar negaranya di Ibu Kota Suriah, Damaskus, takkan dibuka lagi tanpa lampu hijau dari Liga Arab --yang berpusat di Kairo, Mesir.
Ketika berbicara kepada stasiun televisi Al Jazeera, Al-Jarallah juga mengecam apa yang ia gambarkan sebagai "rekayasa" oleh Pemerintah Suriah, yang pada Ahad (30/12) menambahkan nama 30 warga negara Kuwait ke dalam daftar "teroris".
Bersama dengan Al-Jarallah sendiri, daftar nama itu dilaporkan meliputi Nayef Al-Ajmi, mantan menteri urusan Agama Islam yang juga telah dituduh oleh AS "mendukung mujahidin" di Suriah, demikian laporan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.
Daftar tersebut juga mencakup nama dua anggota Parlemen saat ini, beberapa mantan anggota Parlemen, dan sejumlah tokoh agama Islam yang memelopori kegiatan pengumpulan dana bagi aksi perlawanan terhadap Presiden Bashar al-Assad.
Pada Senin, media lokal melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Kuwait telah memanggil Kuasa Usaha Suriah Ghassan Anjarini untuk memprotes tindakan oleh Damaskus itu.
Pada pekan terakhir Desember, Uni Emirat Arab dan Bahrain mengumumkan rencana untuk membuka kembali kedutaan besar mereka di Ibu Kota Suriah, Damaskus, setelah dibekukan selama tujuh tahun.
Suriah baru saja keluar dari konflik yang memporak-porandaka negeri tersebut, yang meletus pada 2011 --ketika Pemerintah Presiden Bashar menindas demonstran dengan kekuatan yang tak pernah terjadi sebelumnya.
Pada Desember, dalam perubahan kebijakan mendadak, Presiden AS Donald Trump mengatakan, Washington akan menarik sebanyak 2.000 personelnya di Suriah, sehingga menjungkirbalikkan pilar kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah dan membuat sekutu AS merasa khawatir.
Trump telah menyerukan diakhirinya campur-tangan lama militer asing di Suriah, yang telah menelan sangat biaya dan mendapat dukungan terbatas dari masyarakat umum Amerika.
Namun, keputusan Trump tersebut dikutuk oleh pesaingnya dari Demokrat, yang mengatakan ia tidak memikirkan secara menyeluruh keputusannya, dan Republik --yang mengkhawatirkan dampak geopolitik dari keputusan itu.
Senator Republik Lindsey Graham, yang biasanya menjadi pendukung setia Trump, menyatakan ISIS belum kalah dan penarikan akan membuat berani Iran serta sekuru Kurdi yang ditinggalkan.
Penarikan itu dilakukan pada malam kemungkinan operasi militer Turki di bagian timur-laut Suriah terhadap kelompok YPG/PKK. Sejak 2016, Ankara telah melancarkan dua operasi militer serupa di Suriah Utara.
Banyak laporan menyatakan semua personel Departemen Luar Negeri AS akan meninggalkan Suriah dalam waktu 24 jam sementara pasukan AS akan keluar dalam waktu 60 sampai 100 hari. (*)
Kuwait takkan buka kedutaan di Suriah sebelum keputusan Liga Arab
KTT Liga Arab. (cc)
