Payakumbuh, (Antaranews Sumbar) - Bantuan pemerintah pusat melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) selama dua tahun mampu menekan kawasan kumuh di Kota Payakumbuh mencapai 72 persen.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh, Marta Minanda di Payakumbuh, Kamis, sebagai kota penerima bantuan Program Kotaku berupa Bantuan Dana Investasi (BDI) kolaborasi tahun 2017 dan 2018, Payakumbuh mampu memenuhi seluruh indikator yakni Pembenahan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan sampah dan air limbah, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka publik.
"Seluruh indikator ini sengaja ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, agar dana yang dikucurkan dari Program Kotaku ini dirasakan bagi masyarakat kurang mampu," ujarnya.
Dari laporan kegiatan tahun 2017 yang menyentuh 6 kelurahan dengan anggaran Rp2,4 miliar mampu membagi pengerjaan sebanyak 32 paket yang diantaranya 17 paket pembangunan jalan lingkungan dan 15 paket pembangunan drainase lingkungan.
Sedangkan di tahun 2018 program Kotaku menyisir 4 kelurahan dengan dana Rp3,45 miliar. Anggaran ini mampu memberikan 39 paket pembangunan yang diantaranya 15 paket pembangunan jalan lingkungan, 21 paket pembangungan drainase lingkungan dan 2 paket persampahan.
Marta Minanda mengatakan selama dua tahun program Kotaku berjalan di Payakumbuh, sudah berhasil menyisir sebagian besar daerah pemukiman yang masuk dalam kategori kumuh.
Bahkan, kata Marta Minanda tidak ditemukan lagi kawasan kumuh berat maupun sedang, yang ada hanya kumuh ringan di Kota Payakumbuh.
“Bisa dibuktikan dan dilihat secara seksama. Di Payakumbuh sudah tidak ada lagi kawasan kumuh yang berpotensi mengurangi keindahan lingkungan maupun mempengaruhi kesehatan. Dari 59 hektar kawasan kumuh di Kota Payakumbuh, seluruhnya sudah dalam kategori kawasan kumuh ringan,” kata Marta.
Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman juga melakukan pembenahan 116 Septic Tank di 10 kelurahan yang masuk dalam program Kotaku dan bantuan bedah rumah yang tidak layak huni sebanyak 21 rumah.
“Dengan apa yang telah kami lakukan, kami juga memohon untuk motivasi dan kerjasama kepada masyarakat. Agar program dan rencana kerja dimasa yang akan datang juga mendapatkan hasil yang optimal,” ujarnya.
Keputusan Wali kota No 653.3/210/WK-Pyk/2017 luas kawasan kumuh 59 hektare. (*)
Berita Terkait
Dana KOTAKU untuk Sawahlunto Rp7,4 miliar pada 2021, ini proyeksinya
Jumat, 25 Februari 2022 11:13 Wib
Padat karya upaya bangkitkan ekonomi warga Pariaman di masa pandemi
Minggu, 6 Juni 2021 10:14 Wib
Realisasi menciptakan keindahan dan menghindari banjir melalui program Kotaku di Pariaman sudah tercapai sebesar ini
Jumat, 21 Mei 2021 15:14 Wib
Sembilan desa di Pariaman dapat program Kotaku Padat Karya, berikut desa dan lokasinya
Selasa, 27 April 2021 13:48 Wib
Gerakan ASN bersedekah diinisiasi Wako Padang Panjang
Kamis, 15 April 2021 17:02 Wib
Pemkot Solok bantu pasarkan hasil produk UMKM melalui Galeri 88
Rabu, 3 Februari 2021 16:39 Wib
Manfaat Program kota tanpa kumuh, serap 12.046 tenaga kerja
Kamis, 3 September 2020 9:33 Wib
Kabupaten Solok terima dana Rp18 miliar dari Kementerian PUPR untuk Program Kotaku
Jumat, 3 Juli 2020 20:51 Wib