Sekda: bendahara OPD harus kompeten

id Sekda Solok,Aswirma

Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Aswirman. (Antara Sumbar/Tri Asmaini)

Arosuka, (Antaranews Sumbar) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok Aswirman mengatakan bendahara setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan keuangan untuk penyelenggaraan fungsi daerah otonom.

Sekda Kabupaten Solok Aswirman di Arosuka, Senin menjelaskan anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah sebagai dasar kebijakan.

Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

"Dalam hal ini, tentu fungsi bendahara OPD menjadi sorotan, jika untuk jabatan lain mungkin masih berpatokan pada "nama", sebaiknya bendahara adalah pengecualian, sehingga tupoksi perbendaharaan OPD berjalan dengan maksimal," katanya.

Aswirman tak menampik bagaimana vitalnya peran SDM handal dalam pengelolaan keuangan, katanya, penting bagi bendahara agar memahami aturan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan Permendagri mengenai pengelolaan keuangan.

Menurutnya, berbagai pelatihan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bendahara tentang keuangan daerah khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah sehingga peserta diharapkan mampu melakukan tugas pengelolaan keuangan daerah dengan baik.

Seperti diantaranya, meningkatkan pemahaman atas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas OPD dan lainnya.

"Khusus Kabupaten Solok, diklat tentang pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan pada September lalu, kami harap itu (Diklat) menambah pengetahuan bendahara OPD dalam pengelolaan keuangan," katanya.

Lanjutnya, dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah banyak aturan dan dinamika perubahan aturan yang harus dikuasai, jika tidak, bukan tidak mungkin nantinya akan menimbulkan masalah yang ujungnya berdampak terhadap instansi.

"Apalagi tahun lalu kami sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), jadi bagaimanapun kedepannya harus dipertahankan, maka itu kami harus benar-benar punya SDM mumpuni dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelaporannya," terangnya. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar