Wako Payakumbuh: ASN nakal bisa dipecat

id Riza Falepi

Wako Payakumbuh: ASN nakal bisa dipecat

Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi (ANTARA SUMBAR/istimewa)

Payakumbuh, (Antaranews Sumbar) - Wali Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Riza Falepi meminta warga melaporkan kepada dirinya apabila ada ASN yang mempersulit urusan dalam hal apa pun termasuk meminta sejumlah uang, maka akan ditindak bahkan bisa diberhentikan.

"Semua urusan kita permudah, nilai kemanusiaan kita tegakkan administrasi kita tertibkan, tidak ada lagi ASN meminta uang yang tidak jelas, kalau ada seperti itu laporkan kepada saya, hari itu juga langsung saya non jobkan," katanya di Payakumbuh.

Selanjutnya untuk mereformasi sistem birokrasi yang berbelit, Riza Falepi mengatakan pemko akan meresmikan Mal Pelayanan tahun 2019 di lapangan Poliko Kantor Wali Kota Payakumbuh.

"Kita akan menghadirkan pelayanan di satu tempat semua urusan beres di satu tempat kita namankan ini Mal Pelayanan insha Allah tahun depan sesegera mungkin diresmikan mulai dari membuat perusaahaan, izin-izin, notaris, bank, ATM semua izin ada disana di lapangan Poliko," ujar Wali Kota Payakumbuh.

Kedepan dengan adanya Mal Pelayanan untuk reformasi birokrasi di Pemko Payakumbuh semua urusan menjadi mudah karena telah disederhanakan melalui proses pelayanan terpadu satu pintu.

"Oleh sebab itu mohon kirannya jangan ada lagi persepi kami siap dilayani tapi sekarang persepsinya adalah kami melayani sehingga persepsi di masyarakat terhadap pemerintah bisa berubah," ujarnya.

Selain itu kata Wako, pemko sudah melakukan perbaikan dalam sistem birokrasi dengan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Peluang KKN sudah sangat kita minimalkan dengan bekerjasama dengan KPK di tingkat pencegahan dimana mulai dari proses perencananaan penganggaran dan penhawasan sudah ada rencana aksi yang selalu dimonitor KPK," kata Wako.

Dengan perubahan dan perbaikan yang dilakukan pemko tersebut ia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak memancing ASN untuk melakukan prilaku KKN.

"Di lapangan contohnya masih banyak yang meminta uang atau proyek dan lain sebagainya yang seolah-olah pemerintah adalah kapal tuo yang bisa diporoti kalau anda menuntut kami untuk bersih dan tidak KKN tentu jangan kami dipancing apalagi dipaksa kami melakukannya bahkan kadang dengan cara tidak terhormat mencari kesalahan pemerintah yang dibesarkan di media," tuturnya.

Wako menegaskan agar semua pihak meninggalkan prilaku zaman dahulu yang masih terjadi sampai sekarang.

"Kalau anda menuntut transparansi maka tidak cukup pemerintah daerah saja yang berubah tetapi seharusnya kita sama-sama berubah," tegas Wako. (*)