Komparasi Program dengan Jawa Barat tingkatkan Kinerja Humas Sumbar

id study komparatif

Komparasi Program dengan Jawa Barat tingkatkan Kinerja Humas Sumbar

Kepala Biro Humas Sumbar Jasman menyerahkan cinderamata kepada perwakilan Humas Jawa Barat. (ANTARA SUMBAR/Istimewa)

Padang, (Antaranews Sumbar) - Studi komparatif yang digelar humas dan wartawan Pemerintah Provinsi Sumbar ke Pemprov Jawa Barat selama empat hari 16-19 Desember 2018 memberikan sudut pandang baru dalam pengelolaan informasi pemerintah daerah.

Kepala Biro Humas Sekretarian Provinsi Sumbar, Jasman di Padang, Kamis menyebut banyak hal yang bisa dipelajari dari kunjungan itu, meski sebagian sebenarnya telah dilaksanakan pula di Sumbar.

Bahkan dalam hal payng hukum kerjasama media, Sumbar lebih maju dengan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar Nomor 30 tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Aturan itu dengan tegas dan jelas mengatur posisi pemerintah dan media massa sebagai dasar utama dalam menjalin kerjasama yang membangun.

Namun Jasman yang didampingi Kasubag Liputan Humas, Fadhli Junaidi mengakui ada beberapa program di Jawa Barat yang bisa disesuaikan dengan kondisi Sumbar seperti Japri (Jabar Punya Informasi).

Program itu mengperkuat hubungan pemerintah daerah dengan media massa dengan menggelar pertemuan secara periodik membahas isu dan wacana yang terjadi di daerah.

Kemudian program Jabar Quick Respon yang memungkinkan masyarakat melaporkan hal-hal berkaitan sosial langsung kepada pemerintah dan dicarikan solusi secepatnya.

Kemudian ada program pojok komunitas yang mendorong berbagai komunitas di daerah itu ikut andil dalam pembangunan daerah dengan beragam aksi.

Lalu Ngopi Saraosna yang menjadi salah satu program unggulan "Ngopi" gratis, sambil memperkenalkan produk kopi lokal. Tidak itu saja, juga ada workshop yang dapat diikuti oleh para petani dan pegiat kopi.

Hebatnya lagi, untuk penyambung lidah pemerintah, agar program-programnya lebih mudah dipahami oleh masyarakat Pemprov Jabar mempekerjakan tenaga non PNS hingga 60 orang yang dibagi beberapa tim.

Mereka bertugas untuk membuat konten yang berisi tentang program pemerintah untuk bisa dibagikan melalui beragam media sosial seperti youtube, facebook, instagram, twitter dan lain-lain.

Jasman mengatakan dengan anggaran Rp50 miliar, Humas Pemprov Jabar memang lebih leluasa untuk menetaskan program-program inovatif. Tetapi tidak berarti daerah yang punya anggaran kecil tidak bisa.

"Kunjungan ini memberikan perspektif lain bagi kita untuk pengelolaan informasi dan pelayanan publik," katanya.

Biro Humas Pemprov Jawa Barat ini merupakan peraih anugerah Media Humas 2018 terbaik pertama dalam kategori pemberitaan pemerintah daerah di Indonesia.***