Legislator Solok minta pemkab optimalkan SMP berbasis pesantren

Arosuka, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, diminta mengoptimalkan SMP berbasis pesantren sebagai salah satu cara untuk menjawab persoalan karakter, pendidikan, dan moralitas siswa di daerah itu.

“Seharusnya di tahun kedua pascapencanangan sistem pendidikan SMP berbasis pesantren sudah optimal di seluruh kecamatan. Setidak-tidaknya di setiap kecamatan sudah ada minimal satu SMP berbasis pesantren yang dapat diandalkan dalam menjawab persoalan karakter anak bangsa,” kata Ketua DPRD Kabupaten Solok, Hardinalis Kobal di Arosuka, Rabu.

Namun di lapangan lanjutnya, masih banyak kecamatan yang belum memiliki SMP berbasis pesantren sama sekali.

Ia menyebutkan SMP berbasis pesantren ini sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan karakter, pendidikan dan moralitas anak bangsa, jika diterapkan secara merata akan bisa menghasilkan anak-anak berkarakter baik, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.

Kabupaten Solok telah menerapkan sistem pendidikan SMP berbasis pesantren ini sejak 17 Februari 2017. Namun sangat disayangkan, sampai hari ini sistem pendidikan SMP berbasis pesantren belum diterapkan secara optimal.

Ia menyebutkan Kabupaten Solok memiliki 14 kecamatan, demi pemerataan, maka untuk tahap awal Pemerintah Kabupaten Solok cukup mendirikan 14 SMP berbasis pesantren.

Hingga hari ini memang telah ada 17 SMP berbasis pesantren, namun tidak merata di setiap kecamatan, karena masih ada kecamatan yang belum memilikinya.

Hal ini karena SMP berbasis pesantren menumpuk di kecamatan-kecamatan yang relatif lebih maju. Jika ini dibiarkan, lambat laun akan membuat kesenjangan mutu pendidikan antarkecamatan, katanya.

Ia menyebutkan dulu saat program ini dicanangkan pemerintah setempat menargetkan 66 SMP yang tersebar di 14 kecamatan sudah menerapkan sistem pendidikan SMP berbasis pesantren pada awal 2018.

Namun target itu belum tercapai. Menurutnya semangat untuk menerapkan sistem pendidikan SMP berbasis pesantren ini yang kian hari kian redup.

Ia berharap pemerintah lebih serius menjalankan program ini. Dinas Pendidikan hendaknya memberikan peningkatan kapasitas, mulai dari gurunya, kurikulumnya, proses belajar mengajarnya, sehingga SMP berbasis pesantren benar-benar bisa memberi jawaban atas persoalan karakter anak bangsa.

Sementara itu Bupati Solok, Gusmal mengatakan belum terpenuhinya usulan untuk seluruh kecamatan karena keterbatasan potensi yang dimiliki. Namun setidaknya di Kabupaten Solok sudah ada 17 SMP berbasis pesantren dan 85 Sekolah Dasar berbasis pesantren.

Ia menyebutkan selain menerapkan sistem pendidikan berbasis pesantren, pemerintah juga sudah dua tahun menerapkan program Maghrib Mengaji dan Subuh Berjamaah.

“Pemerintah daerah beserta seluruh OPD juga turun memberikan motivasi positif kepada masyarakat dengan melaksanakan shalat subuh berjamaah dan turut dalam memakmurkan masjid dan mushala di Kabupaten Solok,” ujarnya. (*)