Transparansi penggunaan dana desa Kabupaten Solok dinilai tim provinsi

Arosuka, (Antaranews Sumbar) - Transparansi penggunaan dana desa atau nagari (desa adat) di Kabupaten Solok, pada 2018 dinilai tim Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui apakah pembangunan melalui dana berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

"Penilaian ini bertujuan untuk membangun suatu nagari atau desa menjadi lebih baik. Dana yang diberikan digunakan dan dikelola dengan baik dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," kata koordinator tim penilai dari provinsi, Khairul Anwar di Arosuka, Selasa.

Ia mengatakan dana desa seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama agar mewujudkan desa atau nagari yang mandiri. Dalam mengelola dana tersebut harus dilakukan dengan keterbukaan atau transparansi.

"Jangan sampai ada penyimpangan dan penyalahgunaan dana yang ada," katanya.

Ia berpesan kepada kepala daerah untuk dapat melakukan pembinaan yang maksimal dengan kebijakan-kebijakan yang efektif agar para wali nagari atau kepala desa adat dapat menggunakan dana desa dengan baik, efektif, dan efisien.

Sementara itu, Bupati Solok Gusmal mengatakan pembangunan suatu daerah dimulai dari nagari. Kemajuan nagari akan mencerminkan kemajuan daerah.

Ia berharap penilaian ini mampu memacu semangat nagari dan pemerintah daerah dalam membina agar dana desa atau nagari digunakan dengan baik dan maksimal.

Pemerintah daerah akan selalu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan dana desa, dan bekerja sama dengan pihak terkait guna terus mengembangkan suatu nagari sehingga bisa makmur dan mandiri.

"Jika dana desa digunakan untuk mengembangkan nagari dan sesuai aturan, saya yakin nagari akan mandiri dan maju," katanya.

Acara itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Aswirman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Medison, Kepala BKD M. Jhoni, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumbar Akral, Koordinator Pendamping Wilayah Khairul Anwar, Pengurus PWI Zulnadi dan Gusven. (*)