Lubuksikaping (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, meraih penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan itu diserahkan di Jakarta, dalam peringatan Hari HAM se Dunia ke-70.
Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengatakan, bahwa penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM tahun 2018 dari Kemenkumham RI merupakan penghargaan ketiga kalinya diraih oleh kabupaten di Utara Sumbar itu.
"Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly kepada Bupati Pasaman, Yusuf Lubis pada 11 Desember 2018 lalu di Jakarta. Itu dalam rangka peringatan hari HAM se dunia ke-70," kata Bupati Yusuf Lubis, Senin.
Penghargaan itu, kata dia, diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Pemda atas upaya dalam membina dan mengembangkan kabupaten/kota menjadi kabupaten/kota yang peduli akan hak asasi manusia di daerah.
"Kelayakan Kabupaten Pasaman meraih penghargaan itu berdasarkan pada penilainnya yang mencakup pemenuhan 83 indikator. Terdiri atas, hak asasi kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan," katanya.
Yusuf Lubis menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Kemenkum HAM atas penghargaan tersebut. Ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya pemerintahan berbasis HAM kepada publik.
"Semoga ke depan, HAM di Kabupaten Pasaman, semakin dihargai dan Pemerintah Kabupaten Pasaman semakin mengedepankan hak-hak dan hukum dasar masyarakat," harap Yusuf Lubis.
Ia juga berharap Kabupaten Pasaman juga semakin jaya. Serta masyarakat semakin mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya.
"Terima kasih juga kepada segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi. Sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman karena perlakuan hukum yang ada di Kabupaten Pasaman sangat mengedepankan HAM," tambahnya
Selain itu, Pemkab Pasaman juga dianugerahi penghargaan lain dan tak kalah bergengsi dari itu. Yaitu, penghargaan dari Ombudsman RI, berupa predikat kepatuhan tinggi 2018 terhadap pelayanan publik.
"Penghargaan ini akan diterima oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Hasiholan di Jakarta," tutup Bupati.
Berita Terkait
Komnas HAM apresiasi pemerintah terkait laporan pelaksanaan Kovenan Sipol
Minggu, 31 Maret 2024 11:38 Wib
Komnas HAM segera temui pimpinan kampus di Sumbar antisipasi TPPO
Rabu, 27 Maret 2024 12:59 Wib
Kemenkumham mencanangkan pelayanan publik berbasis HAM
Selasa, 26 Maret 2024 13:40 Wib
Kemenkumham gelar diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM di Bukittinggi
Selasa, 20 Februari 2024 19:01 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sumbar ikuti rapat akselerasi tugas dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM 2024
Selasa, 20 Februari 2024 18:31 Wib
Upaya lindungi HAM pada sektor bisnis Sumbar bentuk gugus tugas
Kamis, 15 Februari 2024 17:59 Wib
Sumbar bentuk gugus tugas untuk lindungi HAM pada sektor bisnis
Kamis, 15 Februari 2024 14:58 Wib
Arsenal pesta setengah lusin gol di markas West Ham United
Senin, 12 Februari 2024 4:56 Wib