WALHI : Banjir dan longsor dipicu buruknya pengelolaan DAS

id das, walhi

WALHI : Banjir dan longsor dipicu buruknya pengelolaan DAS

Foto udara kondisi jembatan yang ambruk di Jalan Raya Padang - Bukittinggi, Kayutanam, Kab.Padangpariaman, Sumatera Barat, Selasa (11/12/2018). Jembatan yang berada di jalur jalan nasional tersebut ambruk akibat luapan sungai pada Senin (10/12/2018) malam, mengakibatkan akses ke Bukittinggi putus total. ANTARA SUMBAR/Iggoy el Fitra/Maril/18

Padang, (Antaranews Sumbar) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat menenggarai musibah banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah di Sumbar dalam sepekan terakhir dipicu oleh buruknya pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

"Dari analisis Walhi Sumatera Barat, beberapa wilayah yang mengalami banjir seperti Nagari Guguak, Kecamatan Kayu Tanam, Limapuluh Kota, Pesisir Selatan dan Kota Padang memiliki topografis yang terjal dengan aliran sungai yang pendek," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Uslaini di Padang, Minggu.

Menurutnya topografis seperti ini menyebabkan aliran air yang cenderung tajam dan menghantam bila curah hujan tinggi, selain itu DAS di lokasi kejadian banjir juga terancam dan kritis.

"Ini bisa dibuktikan dari data deforestasi hutan dari Dinas Kehutanan Sumatera Barat bahwa hutan Sumbar telah mengalami deforestasi dan degradasi dari 1999 hingga 2016 seluas 7.900 hektare atu setara dengan tiga kali luas Kota Bukittinggi," ujar dia.

Ia menilai deforestasi tersebut terjadi akibat pembangunan dalam sektor legal dan ilegal. Sektor legal alih fungsi lahan misalnya dalam pemberian izin tambang dalam kawasan hutan dan hulu sungai yang mengancam ekosistem sungai dan kondisi hutan.

Selain itu, lanjut dia, pemberian izin oleh pemerintah dalam sektor kehutanan seperti IUPHH-HA dan HTI (Hutan Tanaman Industri) yang mengakibatkan konversi hutan primer menjadi sekunder bahkan menjadi nonhutan sehingga merusak ekosistem DAS dan menyebabkan longsor dan banjir

Walhi menilai jika alih fungsi lahan ini tidak dikendalikan dan fungsi hutan tidak dipertahankan maka kejadian banjir akan terus terjadi setiap musim penghujan.

Pemerintah seharusnya mampu mengelola secara komperhensif dalam pengelolaan DAS secara terpadu sehingga fungsi hutan pada areal hulu DAS dapat menjadi upaya mitigasi bencana longsor dan banjir ketika intensitas hujan tinggi, ujar dia.

Selain faktor cuaca, Walhi juga menyorot soal beban kendaraan yang melebihi tonase jalan sehingga memicu bencana terutama di jalur Padang – Solok di Sitinjau Lauik yang ramai dilewati kendaraan membawa CPO dan batu bara.

"Getaran truk-truk besar itu memicu retakan ditebing jalan, namun tidak ada upaya penguatan tebing, sehingga saat hujan, air hujan akan masuk ke retakan-retakan yang ada di sepanjang tebing dan memicu longsor, sebaiknya evaluasi kelas jalan dan jenis kendaraan serta beban kendaraan yang melewati jalur tersebut," ujar dia.

Sebelumnya sebanyak 16 daerah aliran sungai dipulihkan kondisinya oleh Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Lingkungan Hidup Agam Kuantan karena kondisinya yang kritis.

"Penyebab DAS kritis itu ada macam-macam mulai dari faktor manusia hingga kondisi iklim", kata Kepala Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Lingkungan Hidup Agam Kuantan Nursida.

Menurut dia dari 386 DAS yang dikelola kondisinya secara umum pendek dan topografi curam serta curah hujan tinggi sehingga berpotensi banjir dan longsor.

Karena DAS pendek kalau pengelolaannya tidak berbasis lingkungan amat rentan terhadap longsor dan banjir, kata dia.

Ia menyampaikan sebagian besar penyebab kritis DAS adalah faktor manusia seperti membuka lahan di hulu hingga membuka lahan di lereng tanpa terasering.

Nursida berharap masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan daerah aliran sungai dan menjaga lingkungan supaya tidak rusak.

"Itu bisa dimulai dari tidak membuang sampah ke sungai, menanam pohon di daerah yang masih terbuka dan tidak menebang hutan sembarangan apalagi di kawasan hutan lindung," ujarnya.

*

Pewarta :
Editor: Miko Elfisha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar