Padang, (Antaranews Sumbar) - Tingkat kepesertaan warga Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih 62,52 persen.
"Dari lima kabupaten dan kota yang menjadi wilayah kerja BPJS Kesehatan cabang Padang yang terendah Padang Pariaman dan yang sudah mendekati 95 persen adalah Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai," kata Kepala BPJS Kesehatan cabang Padang Asyraf Mursalina di Padang, Selasa.
Ia menyampaikan selain tiga daerah tersebut yang juga masih rendah tingkat kepesertaan adalah Kabupaten Pesisir Selatan 63,53 persen dan Kota Pariaman 76,36 persen.
"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepersertaan dan setelah diidentifikasi salah satu penyebabnya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang kesulitan membayar iuran," katanya.
Akan tetapi ia melihat untuk Kabupaten Padang Pariaman dan Pariaman serta Pesisir Selatan sudah ada rencana dari pemerintah daerahnya untuk meningkatkan jumlah kepersertaan secara menyeluruh.
"Jadi pemerintah sudah mendukung dalam bentuk penerbitan izin usaha maka harus dipastikan karyawannya sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS," ujar dia.
Kemudian yang juga diharapkan adalah Badan Amil Zakat setempat mau turun tangan membantu pembayaran iuran peserta yang menunggak karena kesulitan ekonomi.
Ia memastikan komitmen kepala daerah sudah tidak perlu diragukan karena telah menandatangani nota kesepahaman namun ada kondisi yang perlu dimaklumi yang menghambat untuk mencapai itu.
"Jika permasalahan adalah keterbatasan keuangan bisa diupayakan sumber lain seperti Baznas," katanya.
Selain itu juga bisa memanfaatkan CSR dari perusahaan setempat untuk berkontribusi sehingga pemerintah daerah bisa menambah jumlah kepesertaan masyarakat
Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta bupati dan wali kota berkomitmen untuk menganggarkan dana untuk program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) guna mewujudkan cakupan pelayanan kesehatan menyeluruh 100 persen.
"Kami setiap tahun menyiapkan dana pendampingan bagi kabupaten dan kota untuk membantu biaya program JKN-KIS bagi masyarakat miskin tapi uang selalu bersisa bahkan hingga Rp30 miliar karena kepala daerahnya tidak menyediakan anggaran untuk itu," kata Irwan.
Ia menyayangkan kepala daerah yang di masa kampanye menjanjikan pelayanan kesehatan gratis kepada warganya tapi tidak mau menganggarkan di APBD untuk iuran JKN-KIS bagi warga miskin.
Apalagi setelah status SMA menjadi kewenangan provinsi maka gaji guru SMA yang selama ini jadi tanggung jawab kabupaten dan kota tidak terpakai seharusnya itu bisa untuk kesehatan ini, tapi ini malah dipakai untuk gaji pegawai jadi kepedulian masih kurang," kata dia.
Ia menyatakan akan terus berkomitmen untuk mewujudkan capaian kesehatan menyeluruh program JKN-KIS 100 persen di luar peserta mandiri. (*)
Padang Pariaman terendah dalam kepesertaan JKN-KIS di wilayah BPJS Kesehatan Padang
Kepala BPJS Kesehatan cabang Padang, Asyraf Mursalina. (Antara Sumbar/Ikhwan Wahyudi)
