Penanganan pangan Sumbar jadi contoh Kalsel

Banjarmasin, (Antara) - Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan Danu Ismadi Saderi berpendapat, provinsinya bisa mencontoh Sumatera Barat (Sumbar) dalam penanganan pangan.

Pendapat itu dia kemukakan menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Selasa, sebagai oleh-oleh dirinya mengikuti studi komparasi Komisi II DPRD provinsi tersebut yang juga membidangi pertanian (termasuk penanganan pangan) ke "Ranah Minang" Sumbar akhir pekan lalu.

Menurut mantan Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel itu, pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar bersama masyarakatnya cukup berhasil dalam penanganan pangan.

"Keberhasilan itu antara lain terlihat data mereka, yaitu sebagian besar Nagari di Ranah Minang sudah berstatus mandiri pangan," ujar anggota DPRD Kalsel pangganti antarwaktu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengutip keterangan Dinas Pangan Sumbar.

Selain itu, Sumbar juga terbanyak mendapatkan penghargaan bidang pertanian bila dibandingkan dengan provinsi di Indonesia, tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar.

Begitu pula Pemprov Sumbar melalui Dinas Pangan setempat berhasil mendistribusikan pangan ke seluruh anak negeri mereka, demikian Danu Ismadi Saderi yang bergelar insinyur serta MS itu.

Dalam kunjungan kerja ke luar daerah, 6 - 8 Desember lalu, Komisi II DPRD Kalsel terbagi dua kelompok yaitu I ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipimpin ketuanya, Suwardi Sarlan SAg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan sasaran studi komparasi mengenai kepariwisataan.

Sedangkan kelompok II studi komparasi ke Sumbar dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel H Rudiansyah SmHk dari Partai Golkar dengan sasaran mengenai pangan.

Sementara Kalsel sendiri dalam produksi padi tidak cuma sudah berswasembada, tetapi surplus, sehingga sejak belasan tahun terakhir masuk sepuluh besar penyangga ketahanan pangan nasional.

Kemudian dengan Gubernur Kalsel sekarang (H Sahbirin Noor) berkeinginan provisinya menjadi lumbung pangan Kalimantan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 - 2021. (*)