Tahun depan, Pemerintah laksanakan pendidikan vokasi besar-besaran

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah siap melaksanakan pendidikan vokasi besar-besaran pada tahun depan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan karakteristik dan prioritas masing-masing daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Jumat, mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun peta jalan (roadmap) pendidikan vokasi yang ditargetkan rampung sebelum akhir tahun ini.

"Pertama kita sedang siapkan roadmap-nya. Kedua, kita perlu memulai dengan beberapa provinsi yang ada. SMK vokasi yang dianggap prioritas di setiap daerahnya. Masing-masing daerah bisa beda misalnya Jatim bisa beda dengan Bali," ujar Darmin saat ditemui awak media di Kantor Menko Perekonomian.

Darmin sendiri tadi mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan meminta komitmen dan juga usulan prioritas pengembangan vokasi di daerahnya masing-masing, serta akan melanjutkan pertemuan untuk membahas kurikulum untuk pendidikan vokasi.

"Kita kumpul tadi itu untuk mereka sampaikan komitmen siapkan vokasi yang sesuai dengan standar yang diharapkan. Kedua, mereka usulkan prioritas masing-masing. Ketiga, kita setelah pertemuan tadi akan bicarakan kurikulum dari setiap SMK menurut bidang. Kalau SMK-nya kopi ya kurikulumnya gimana," kata Darmin.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum untuk pendidikan vokasi agar tidak ada permasalahan terkait berubahnya kurikulum untuk pendidikan vokasi.

"Kita sudah koordinasi dengan kementerian pendidikan, supaya ada NSPK, kisi-kisi kurikulum belajar mengajar. Jadi jangan nanti jadi masalah, belum dibolehkan berubah-ubah kurikulum, nanti repot lagi. Semua harus sejalan," ujar Darmin.

Pemerintah sendiri memang menekankan pentingnya revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri dan menyokong perekonomian nasional.

Survei Angkatan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 mencatat, dari 6,8 juta jumlah pengangguran, 20,7 persen atau 1,4 juta orang di antaranya berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Jumlah tersebut dinilai cukup besar mengingat lulusan SMK sebenarnya disiapkan untuk dapat terjun langsung ke dunia industri. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran tersebut ialah mismatch antara kualitas lulusan SMK dengan kebutuhan industri.

Revitalisasi SMK sendiri akan dilakukan mulai dari perbaikan kurikulum SMK yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan, termasuk sertifikasi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), program pemagangan di industri untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas siswa, Training of Trainers Guru, hingga memperbaiki sistem seleksi yang sesuai keahlian dan meningkatkan minat calon siswa menjadi siswa SMK.

Pemerintah pun telah membuat proyek percontohan (pilot project) untuk Jurusan Kopi di Jawa Barat. Pilot project yang sudah dimulai pada tahun ajaran 2018 ini melibatkan 66 siswa. Output yang dihasilkan dari pilot project ini, selain mendapatkan ijazah, seorang siswa akan mendapatkan 6 kompetensi keahlian dalam tiga tahun. (*)