Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Guerend mengatakan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) belum cukup diakui untuk ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa.
"Standar ISPO yang hanya diimplementasikan oleh 15 persen produsen minyak kelapa sawit di Indonesia belum dianggap standar umum dunia," kata Vincent dalam temu media akhir tahun yang diselenggarakan UE di Jakarta, Selasa malam.
UE, menurut Vincent, tidak menetapkan standar khusus untuk minyak sawit.
Namun, sebagai importir terbesar kedua minyak sawit Indonesia setelah India, UE mendorong negara produsen untuk memberlakukan standar yang kredibel, kuat, dan dihargai oleh konsumen.
Ia mengatakan sejumlah sertifikat minyak sawit yang diproduksi dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan diantaranya "Roundtable on Sustainable Palm Oil" (RSPO) memang lebih diakui secara global.
Didirikan pada 2004, RSPO didesain untuk mempromosikan produksi dan konsumsi minyak sawit berkelanjutan untuk manusia, planet bumi, dan kemakmuran.
Sebanyak 40 persen dari produsen minyak sawit dunia merupakan anggota RSPO, selain banyak produsen produk, pengecer, serta organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan dan sosial.
Sementara ISPO baru diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada 2011, dan sering mendapat kritik karena kurangnya keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunannya.
"Kami sangat mendorong Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali standar ISPO dan mungkin membuatnya lebih bertanggung jawab dan transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil," ujar Vincent.
Sertifikasi menjadi elemen penting dalam industri minyak sawit karena semakin banyak konsumen, khususnya di Eropa, yang memiliki kesadaran tinggi terhadap aspek keberlanjutan untuk industri yang berdampak besar bagi kelestarian lingkungan.
"Ketika kita bicara tentang pasar bebas, penting untuk meyakinkan konsumen bahwa industri (minyak sawit) ini menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan," tutur Vincent.
Berdasarkan data yang dihimpun Sekretariat ISPO, jumlah lahan sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO pada 2017 dicantumkan seluas 2,1 juta hektare.
Adapun jumlah lahan yang memiliki sertifikat RSPO mencapai 2,51 juta hektare dan Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) sebesar 518.793 hektare.
Namun jumlah itu relatif masih kecil dibandingkan total lahan kelapa sawit yang mencapai sekitar 14 juta hektare di Indonesia. (*)
Berita Terkait
Harga CPO di Jambi turun lagi, ini harga terbaru
Sabtu, 25 Maret 2023 12:44 Wib
Harga terbaru cpo di Jambi, naik Rp257 per Kg
Sabtu, 11 Maret 2023 13:23 Wib
Harga cpo di Jambi naik, ini harga terbaru
Sabtu, 7 Januari 2023 10:54 Wib
Harga CPO di Jambi naik, ini harga terbaru
Sabtu, 3 Desember 2022 10:57 Wib
Pemkab Pessel minta swasta beli TBS harga wajar
Jumat, 7 Oktober 2022 9:38 Wib
Pemkab Pesisir Selatan tegaskan PKS penuhi 20 persen kuota kemitraan
Jumat, 30 September 2022 20:46 Wib
Kadis Pertanian Pesisir Selatan : Penetapan harga TBS ada di provinsi
Jumat, 30 September 2022 11:25 Wib
Petani sawit Pesisir Selatan minta perusahaan beli TBS sesuai ketentuan
Senin, 29 Agustus 2022 11:59 Wib