Dinsos: PKH berkontribusi besar dalam pengentasan kemiskinan di Payakumbuh

id PKH

Sejumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Payakumbuh. (Antara Sumbar/Syafri Ario)

Payakumbuh, (Antaranews Sumbar) - Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Sumatera Barat mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di di daerah itu.

"Jika dibandingkan dengan program pengentasan kemiskinan lainnya, kontribusi PKH paling terbesar," kata Kasi Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Ance Alfiando di Payakumbuh, Jumat.

Ia menyebutkan instrumen program pengentasan kemiskinan di Indonesia yang dimiliki Kemensos selain PKH, juga ada program lain yang membantu masyarakat miskin seperti Beras Sejahtera (rastra), bantuan hunian sederhana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Kelompok Usaha Bersama (Kube).

Kemensos menggelontorkan dana bantuan PKH dalam empat tahap per tahun. Untuk Kota Payakumbuh pada 2018 hingga tahap tiga sudah menyalurkan dana tersebut sebesar Rp6,195 miliar.

"Diperkirakan mencapai Rp7 miliar hingga tahap empat," ujarnya.

Sementara Koordinator Pendamping PKH Kota Payakumbuh, Dira Zahara menyebutkan telah menyalurkan bantuan tahap satu kepada 4.117 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp2.058.500.000, tahap kedua kepada 4.164 KPM dengan anggaran Rp2.082.000.000 dan tahap ketiga kepada 4.094 KPM dengan anggaran Rp2.055.000.000.

"Tahap empat masih dalam proses penyaluran, tiap tahap besaran dana yang disalurkan akan berubah, dan dana PKH meningkat karena sebagain penyandang cacat dan lanjut usia sudah masuk ke program PKH," kata dia.

Ia mengatakan program PKH terbukti mampu meringankan beban keluarga di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi target PKH.

"Sasaran PKH memang memenuhi kebutuhan dasar, dan itu diawasi penggunaannya secara ketat melalui tim pendamping yang melakukan kunjungan setiap hari," jelasnya.

Tim pendamping PKH mengawasi penggunaan dana PKH pada KPM dengan melakukan kunjungan ke posyandu dan sekolah untuk memvalidasi penggunaan dana PKH oleh KPM.

"Jika ditemukan penerima PKH tidak menggunakan dana sesuai peruntukannya maka akan dicabut,misalnya ada KPM yang anaknya ditemukan putus sekolah maka akan kita cabut," ujarnya.

Pada 2018 KPM menerima dana Rp1.850.000 per tahun, namun untuk 2019 konsep bantuan kembali seperti pada 2017 yakni berdasarkan jumlah komponen keluarga.

"Keluarga yang memiliki satu anak dengan dua anak beda jumlah dana yang diterima," katanya. (*)

Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar