Painan, (Antaranews Sumbar) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terus berupaya memaksimalkan data penduduk daerah setempat yang berstatus disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) jelang akhir 2018.
"Melalui wali nagari (kepala desa adat) kami terus mendorong agar kepala kampung melakukan pendataan dengan maksimal," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, Reva F Yuliasman di Painan, Kamis.
Hal tersebut tambahnya dilaksanakan agar tidak ada disabilitas dan ODGJ yang luput dari kegiatan tersebut.
Meski dari 182 nagari sudah ada beberapa diantaranya yang telah menyelesaikan pendataan namun ia kembali meminta agar data-data tersebut untuk divalidasi.
Hal itu penting karena data yang sudah valid akan digunakan untuk merumuskan beberapa kebijakan yang pro terhadap disabilitas dan ODGJ baik dari kabupaten, provinsi ataupun pusat.
"Dengan data yang valid tentu kebijakan juga akan tepat sasaran sehingga kepala kampung yang ditunjuk sebagai ujung tombak keberhasilan mesti bersungguh-sungguh mengerjakannya," sebutnya.
Menurutnya, setelah data selesai maka selanjutnya data akan diolah oleh petugas Unit Kerja Layanan (UKL) Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di setiap kecamatan dan selanjutnya dikirim ke kabupaten atau pusat data.
Saat ini 15 kecamatan di Pesisir Selatan masing-masing sudah memiliki satu unit kantor UKL, berikutnya disana juga ada petugas yang siap diterjunkan ke lapangan.
Pengelolaan di UKL penting dilakukan agar lebih terarah dan jika ada data yang tumpang tindih bisa segera dibenahi. (*)
Pesisir Selatan maksimalkan pendataan disabilitas
ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc/18.
