Padang, (Antaranews Sumbar) - Antrean panjang kendaraan roda empat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Padang dalam dua pekan terakhir dipastikan bukan karena penerapan sistem pembayaran nontunai untuk membeli bahan bakar minyak.
"Setelah dicek ulang antrean terjadi karena hanya satu pompa untuk BBM jenis premium yang tersedia dan logikanya menggunakan nontunai lebih cepat karena tinggal menempel kartu dan tidak perlu uang kembalian," kata Kepala Bank Indonesia perwakilan Sumbar Endy Dwi Tjahjono di Padang, Rabu.
Ia menyampaikan hal itu usai rapat koordinasi penerapan pembayaran nontunai di SPBU dihadiri oleh Ombudsman perwakilan Sumbar, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumbar, Biro Perekonomian Pemkot Padang dan perwakilan Bank Rakyat Indonesia.
Menurutnya selain terbatasnya pompa antrean yang terjadi di SPBU ternyata lebih disebabkan terbatasnya jam operasional penjualan BBM bersubsidi, sehingga terjadi antrean pada saat SPBU membuka penjualan BBM subsidi.
Permintaan BBM subsidi selalu meningkat saat terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi karena sebagian masyarakat beralih dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi, katanya.
Pada sisi lain ia menilai penggunaan pembayaran nontunai di SPBU akan lebih memudahkan dan merupakan alternatif pilihan pembayaran serta bagi pemilik SPBU lebih efisien karena dananya langsung masuk ke rekening, terhindar dari uang palsu dan aman dari tindak kriminal.
Akan tetapi untuk memperpendek antrean di SPBU, pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait akan menyempurnakan mekanisme jalur nontunai.
Salah satunya proses pembayaran dan pengisian BBM dilakukan secara bersamaan dan akan dilakukan integrasi mesin pengisian BBM dengan mesin tap uang elektronik, kata dia.
Kemudian mendorong penggunaan uang elektronik dibandingkan kartu debit atau kredit karena uang elektronik tidak membutuhkan PIN sehingga lebih cepat.
Pada sisi lain ia mendorong bank untuk membagikan uang elektronik secara gratis kepada masyarakat dan memperbanyak fasilitas isi ulang di area SPBU serta menambah jalur nontunai secara bertahap sesuai dengan perluasan kepemilikan kartu nontunai masyarakat.
Ia menambahkan agar program percepatan transaksi nontunai di SPBU berjalan dengan baik, peserta rapat sepakat akan membentuk Tim Teknis yang akan mengevaluasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terintegrasi dan berkala.
Sebelumnya Wali Kota Padang Mahyeldi mengkritik kebijakan pembelian bahan bakar minyak premium dengan sistem pembayaran nontunai pada sejumlah SPBU di kota itu karena tanpa dilakukan sosialisasi sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.
"Saya protes, kebijakan tersebut tidak melibatkan Pemerintah Kota Padang akhirnya bikin gaduh dan terjadi antrean panjang dimana-mana, Apalagi premium barangnya juga langka," ujar dia.
Ia menilai kebijakan pembayaran nontunai untuk premium dilakukan dengan terburu-buru dan tanpa perencanaan yang matang sehingga perlu dievaluasi lagi karena inovasi itu untuk mempermudah bukan membuat susah.
Oleh sebab itu ia mengajak semua pemangku kepentingan terkait mempersiapkan secara matang mulai dari teknologi, perangkat, sumber daya manusia, tata kelola, ketersedian kartu nontunai, dan pengetahuan serta pemahaman masyarakat atas kebijakan ini.
Sementara Kabag Perekonomian Kota Padang Edi Dharma menyebutkan saat ini sebanyak 15 SPBU dari 25 SPBU di Kota Padang telah menggunakan pembayaran nontunai dengan kartu Brizzi (BRI)dan sisanya, segera akan memberlakukan pembayaran non tunai.
"Aturan ini berdasarkan MOU Pertamina dengan Bank Indonesia pada 6 Desember 2017 dan diterapkan mulai 19 September 2018," ujar dia. (*)
BI: antrean panjang SPBU bukan karena nontunai
Rapat koordinasi penerapan pembayaran nontunai di SPBU dihadiri oleh Kepala BI perwakilan Sumbar Endy Dwi Tjahjono (tiga dari kanan) , Plt Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar Adel Wahidi (dua dari kiri) , Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumbar Dahnil Aswad (kanan) , Biro Perekonomian Pemkot Padang Edi Dharma (dua dari kanan) (Antara Sumbar/Ikhwan Wahyudi)
