Daya saing investasi di Sumbar anjlok

id investasi,Daya Saing Investasi Sumbar,Kendala Investasi di Sumbar

Pekerja menyelesaikan pembangunan jalan lingkar menuju Pelabuhan Teluk Bayur, di Bukit Pantai Air Manis, Padang, Sumatera Barat, Rabu (24/10/2018). (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/aww.)

Padang, (Antaranews Sumbar) - Survei yang dilakukan Lee Kwan Yew School of Public Policy NUS mengungkap daya saing investasi di Sumatera Barat mengalami penurunan cukup siginifikan pada 2018.

"Berdasarkan hasil studi dari Lee Kwan Yew School of Public Policy NUS peringkat daya saing Sumbar turun dari peringkat 15 pada 2017 menjadi peringkat 24 pada 2018," kata Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia perwakilan Sumbar Bimo Epyanto di Padang, Senin.

Menurut dia dari survei tersebut terungkap faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya saing investasi adalah penanganan krimininalitas dan penegakan hukum.

"Selain itu perlu peningkatan kualitas kerja pemerintah daerah," ujar dia.

Ia mengatakan survei dilakukan kepada pelaku usaha yang ada di Sumbar serta di seluruh provinsi yang ada di Tanah Air untuk melihat daya saing investasi.

Oleh sebab itu ia mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan hal ini terutama aspek penegakkan hukum dan peningkatan kualitas kerja.

Berdasarkan paparan Lee Kuan Yew School of Public Policy, ada empat kelompok penilaian utama yang dilakukan dalam survei daya saing yaitu stabilitas makroekonomi meliputi faktor keterbukaan perdagangan dan jasa dan daya tarik investasi asing.

Kemudiankebijakan pemerintah, termasuk pola kepemimpinan yang dilakukan oleh pucuk pimpinan provinsi. Ketiga, kondisi keuangan dan ketersediaan SDM di suatu provinsi serta kualitas hidup yang mencakup infrastruktur dan standar hidup masyarakat.

Terkait dengan adanya pihak yang menyatakan tanah ulayat menjadi salah satu penghambat investasi di Sumbar ia menyampaikan berdasarkan penelitian yang dilakukan bersama Universitas Andalas (Unand) Padang terungkap sengketa tanah ulayat pada umumnya terjadi akibat penyalahgunaan pengelolaan yang tidak sesuai dengan kedudukannya.

Sejalan dengan itu sebelumnya Akademisi Universitas Andalas Dr Kurniawarman menyampaikan sengketa pemanfaatan tanah ulayat di Sumbar terbagi dalam dua bentuk yaitu wanprestasi berupa perusahaan pengelola ingkar janji, kebun plasma tidak mempekerjakan tenaga lokal serta tidak ada dokumen yang dipedomani dalam menyelesaikan sengketa.

Berikutnya juga ada sengketa karena perbuatan melawan hukum seperti perusahaan membangun kebun melebihi tanah yang diserahkan hingga pembangunan kebun menutu akses.

Ia menilai konflik tanah ulayat yang terjadi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba dan pasti ada akar masalahnya yang pada umumnya karena penyalahgunaan pengelolaan.

Akibat banyaknnya konflik tersebut akhirnya disebut sebagai penghambat utama investasi di Sumbar, kata dia.

Ia menyarankan ke depan untuk meminimalkan konflik tanah ulayat jika itu sengketa dengan pihak luar maka para pihak harus duduk bersama menyepakati yang terbaik.

“Tidak harus ke pengadilan karena hanya akan menghasilkan siapa yang menang dan kalah, kalau duduk bersama maka terbuka peluang kedua pihak mendapatkan keuntungan yang bisa dirumuskan bersama,” ujarnya.

Kemudian ia memandang perlu sosialisasi alternatif pemanfaatan tanah ulayat dengan beragam pola pemanfaatan agar lebih adil.

Tidak hanya itu untuk mencegah terjadi sengketa juga perlu dibuat buku tanah nagari yang merupakan bukti administrasi kepemilikan tanah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat, katanya.

Kurniawarman menjelaskan tanah ulayat pada prinsipnya dapat menjadi objek investasi dan berdasarkan temuan lapangan yang banyak tersedia adalah tanah ulayat nagari.

Tanah ulayat nagari pemiliknya adalah seluruh anak nagari dan kedudukannya secara hukum didelegasikan kepada pemerintah nagari serta lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar