Yogyakarta, (Antaranews Sumbar) - Penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat dengan menggunakan sistem nontunai dinilai lebih efektif dan tepat sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank Indonesia.
"Selama ini permasalahan yang mengemuka dalam penyaluran bantuan sosial adalah perlu waktu dan biaya, rawan kebocoran, memicu perilaku konsumtif dan kurang tepat sasaran, namun setelah disalurkan secara nontunai persoalan tersebut dapat teratasi," kata Asisten Analis BI Perwakilan Sumbar Reza Pahlevi Ananda di Yogyakarta, Jumat pada pelatihan wartawan ekonomi regional Sumatera Barat.
Menurutnya pemberian bantuan sosial secara nontunai juga merupakan bagian dari pelaksanaan gerakan nasional nontunai yang digagas Bank Indonesia sebagai upaya memperkenalkan lembaga keuangan formal kepada penerima.
Ia menjelaskan sejak 2014 pemerintah membuat kebijakan pemberian bantuan sosial secara nontunai menggantikan program raskin dengan pemberian bantuan sebesar Rp110 ribu per bulan yang disalurkan lewat rekening dan hanya bisa dibelanjakan bahan kebutuhan pokok di E-Warong.
Kemudian Program Keluarga Harapan berupa bantuan bidang pendidikan yang disalurkan setiap tiga bulan senilai Rp1,89 juta kepada keluarga penerima manfaat.
"Dengan menggunakan sistem nontunai bantuan menjadi lebih tepat waktu dan tepat jumlah karena tidak ada lagi celah melakukan pemotongan oleh petugas," kata dia.
Ia menyampaikan penyaluran bantuan sosial nontunai tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu kombo yaitu satu kartu yang bisa berfungsi sebagai uang elektronik dan sekaligus ATM.
"Selain itu penggunaan sistem ini juga mencegah tindak kejahatan," ujarnya.
Reza menyebutkan di Sumbar realisasi penyaluran dana Program Keluarga Harapan hingga tahap III 2018 telah mencapai sekitar Rp50,28 miliar dari rata-rata bantuan yang telah disalurkan Pemprov Sumbar mencapai Rp65,11 miliar diterima sebanyak 25.044 keluarga penerima manfaat. (*)
Berita Terkait
BI akselerasi daerah yang belum terapkan pembayaran elektronik
Kamis, 21 Maret 2024 20:44 Wib
Gubernur: Transaksi nontunai tingkatkan transparansi daerah
Kamis, 21 Maret 2024 20:40 Wib
BRI-Organda bersinergi hadirkan pembayaran nontunai ongkos angkot
Selasa, 14 Juni 2022 17:41 Wib
Penerapan Pembayaran Nontunai Angkot Padang
Selasa, 14 Juni 2022 14:31 Wib
BI Sumbar gelar QRIS Ramadhan Fair kampanyekan transaksi nontunai
Rabu, 20 April 2022 18:38 Wib
Bank Nagari Lubuk Sikaping catat pengguna QRIS hingga Juni 2021 mencapai Rp1,082 miliar
Selasa, 13 Juli 2021 13:56 Wib
Bandara Minangkabau resmi terapkan layanan parkir nontunaidi gerbang masuk bandara
Selasa, 22 Juni 2021 13:27 Wib
Perhatian, mulai 21 Juni 2021 pembayaran parkir di Bandara Minangkabau hanya lewat nontunai
Selasa, 15 Juni 2021 13:21 Wib