476 formasi CPNS Sumbar terancam tak terisi

id tes cpns,Formasi Cpns Sumbar,Penerimaan cpns 2018

476 formasi CPNS Sumbar terancam tak terisi

Peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Gedung Graha Wana Bhakti Yasa, DI Yogyakarta, Senin (29/10/2018). Sebanyak 20.759 pelamar CPNS dari berbagai daerah mengikuti Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang sebelumnya dilaksanakan pada Jumat (26/10/2018) ditunda karena jaringan tidak terkoneksi dengan pusat. (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/aww.) (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/aww./)

Padang, (Antaranews Sumbar) - Sebanyak 476 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat terancam tidak terisi karena peserta yang lulus passing grade di daerah itu hanya 388 orang dari 864 lowongan formasi yang disediakan.

"Jumlah peserta ujian di Pemprov Sumbar sebanyak 12.281 orang namun hanya 388 orang yang nilainya di atas passing grade untuk Seleksi Kemampuan Dasar (SKD)," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Yulitar di Padang, Rabu.

Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) itu itu masing-masing tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP).

Yulitar menyebut jumlah peserta yang lulus itu tidak sampai setengah atau hanya 44,9 persen dari kebutuhan CPNS untuk daerah itu pada 2018.

Jumlah yang minim itupun masih bisa berkurang karena setelah lulus Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) peserta masih harus mengikuti Tes Kemampuan Bidang (TKB).

"Kami akan berkoordinasi dulu dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) apakah akan melanjutkan TKB atau akan ada kebijakan lain," ujarnya.

Koordinasi juga akan dilakukan terkait formasi yang tidak terisi di Pemprov Sumbar, karena pemerintah daerah membutuhkan tenaga baru agar pelayanan bisa secara maksimal.

Menurutnya ada wacana passing grade diturunkan agar jumlah peserta yang lulus bisa bertambah, atau merengking hasil tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP) peserta.

"Kami tunggu kebijakan pusat terkait hal ini," ujar Yulitar. (*)