Padang, (Antaranews Sumbar) - Wali Kota Padang Mahyeldi mengkritik kebijakan pembelian bahan bakar minyak premium dengan sistem pembayaran nontunai pada sejumlah SPBU di kota itu, karena tanpa dilakukan sosialisasi sebelum kebijakan itu ditetapkan.
"Saya protes, kebijakan tersebut tidak melibatkan Pemerintah Kota Padang akhirnya bikin gaduh dan terjadi antrean panjang dimana-mana, apalagi premium barangnya juga langka," kata dia di Padang, Selasa.
Menurutnya jika sistem pembayaran non tunai ini menimbulkan masalah sebaiknya dibatalkan saja.
Apalagi, kebijakan pembayaran nontunai untuk premium dilakukan dengan terburu-buru dan tidak dengan perencanaan yang matang, sebaiknya ini dievaluasi lagi karena inovasi itu untuk mempermudah bukan membuat susah," katanya
Ia mengajak semua pemangku kepentingan terkait mempersiapkan secara matang mulai dari teknologi, perangkat, sumber daya manusia, tata kelola, ketersedian kartu nontunai, dan pengetahuan serta pemahaman masyarakat atas kebijakan ini.
Sementara iKabag Perekonomian Kota Padang, Edi Dharma, menyebutkan saat ini sebanyak 15 SPBU dari 25 SPBU di Kota Padang telah menggunakan pembayaran nontunai dengan kartu Brizzi (BRI) dan sisanya segera akan memberlakukan pembayaran nontunai.
"Aturan ini berdasarkan nota kesepahaman Pertamina dengan Bank Indonesia pada 6 Desember 2017 dan diterapkan mulai 19 September 2018," ujar dia.
Ia menjelaskan dari pertemuan dengan pemangku kepentingkan terkait akan dilakukan pengawasan menyeluruh terkait cara pembayaran, dengan menggunakan beberapa alternatif sebagai opsi yang lebih tepat dan lancar.
"Misalnya, penggunaan alternatif mesin gesek, pembayaran tunai atau untuk sementara menggunakan sistem pembayaran dual purpose, artinya bisa non tunai ataupun tunai sampai batas waktu yang ditentukan," katanya.
"Karena ini menyangkut kebijakan publik yang harus diformulasikan dengan tepat, maka perlu dibentuk tim untuk mengevaluasi pelaksanaannya. Sehingga warga Kota Padang aman dan nyaman dalam pembelian BBM", kata Edi.
Ia menambahkan pengawasan juga perlu dilakukan pada pendistribusian BBM Premium yang lebih merata, pompa premium SPBU tidak hanya satu yang aktif, serta sosialisasi atas penerapan program nontunai secara terpadu dan menyeluruh untuk diketahui masyarakat luas, dan dibentuknya tim terpadu untuk pengawasan. (*)
Berita Terkait
Pemprov Sumbar bantu pembangunan rumah warga tidak mampu di Solok
Selasa, 19 Maret 2024 7:14 Wib
Pemprov Sumbar dukung stadion Agus Salim jadi home base SPFC
Senin, 18 Maret 2024 4:33 Wib
Bapenda Sumbar gelar program Samsat Ngabuburit mudahkan wajib pajak
Senin, 18 Maret 2024 4:33 Wib
Pemprov Sumbar gelar pasar murah cabai dengan harga Rp60 ribu/kg
Minggu, 17 Maret 2024 21:13 Wib
Tinjau Kerusakan TPI Surantih Akibat Banjir, Gubernur Mahyeldi Minta Rincian Kerugian Segera Dilaporkan
Minggu, 17 Maret 2024 11:17 Wib
Pemprov Sumbar akan Gelar Pasar Murah Cabe Merah dengan Harga Rp60 Ribu/Kg
Minggu, 17 Maret 2024 11:15 Wib
Gubernur Mahyeldi Salurkan 220 Ton Beras Cadangan Pangan untuk Warga Pessel Terdampak Banjir dan Longsor
Minggu, 17 Maret 2024 11:13 Wib
Gubernur Mahyeldi Ingatkan Peran Penting Pendidikan bagi Masa Depan Anak dan Remaja
Jumat, 15 Maret 2024 8:37 Wib