Timbulkan antrean panjang, Wako Padang protes pembelian premium secara nontunai

id mahyeldi

Wali Kota Padang Mahyeldi. (Antara Sumbar/Ikhwan Wahyudi)

Padang, (Antaranews Sumbar) - Wali Kota Padang Mahyeldi mengkritik kebijakan pembelian bahan bakar minyak premium dengan sistem pembayaran nontunai pada sejumlah SPBU di kota itu, karena tanpa dilakukan sosialisasi sebelum kebijakan itu ditetapkan.

"Saya protes, kebijakan tersebut tidak melibatkan Pemerintah Kota Padang akhirnya bikin gaduh dan terjadi antrean panjang dimana-mana, apalagi premium barangnya juga langka," kata dia di Padang, Selasa.

Menurutnya jika sistem pembayaran non tunai ini menimbulkan masalah sebaiknya dibatalkan saja.

Apalagi, kebijakan pembayaran nontunai untuk premium dilakukan dengan terburu-buru dan tidak dengan perencanaan yang matang, sebaiknya ini dievaluasi lagi karena inovasi itu untuk mempermudah bukan membuat susah," katanya

Ia mengajak semua pemangku kepentingan terkait mempersiapkan secara matang mulai dari teknologi, perangkat, sumber daya manusia, tata kelola, ketersedian kartu nontunai, dan pengetahuan serta pemahaman masyarakat atas kebijakan ini.

Sementara iKabag Perekonomian Kota Padang, Edi Dharma, menyebutkan saat ini sebanyak 15 SPBU dari 25 SPBU di Kota Padang telah menggunakan pembayaran nontunai dengan kartu Brizzi (BRI) dan sisanya segera akan memberlakukan pembayaran nontunai.

"Aturan ini berdasarkan nota kesepahaman Pertamina dengan Bank Indonesia pada 6 Desember 2017 dan diterapkan mulai 19 September 2018," ujar dia.

Ia menjelaskan dari pertemuan dengan pemangku kepentingkan terkait akan dilakukan pengawasan menyeluruh terkait cara pembayaran, dengan menggunakan beberapa alternatif sebagai opsi yang lebih tepat dan lancar.

"Misalnya, penggunaan alternatif mesin gesek, pembayaran tunai atau untuk sementara menggunakan sistem pembayaran dual purpose, artinya bisa non tunai ataupun tunai sampai batas waktu yang ditentukan," katanya.

"Karena ini menyangkut kebijakan publik yang harus diformulasikan dengan tepat, maka perlu dibentuk tim untuk mengevaluasi pelaksanaannya. Sehingga warga Kota Padang aman dan nyaman dalam pembelian BBM", kata Edi.

Ia menambahkan pengawasan juga perlu dilakukan pada pendistribusian BBM Premium yang lebih merata, pompa premium SPBU tidak hanya satu yang aktif, serta sosialisasi atas penerapan program nontunai secara terpadu dan menyeluruh untuk diketahui masyarakat luas, dan dibentuknya tim terpadu untuk pengawasan. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar