HAK BERMAIN ANAK ANTARA GODAAN GAWAI DAN PERAN ORANG TUA

id Mendidik Anak,Bahaya Gawai Bagi Anak

Seorang bocah terlihat asik bermain gawai. (Ist)

"Anak adalah aset berharga untuk masa depan," ungkapan bijak ini sesuatu yang tepat dimana dan kapan pun waktunya, termasuk di era milenium sekarang.



Untuk mewujudkan menjadi kenyataan tentulah tidak semudah mengucapkannya. Apalagi, di zaman now ini kompleksitas tantangan yang menjadi bayang-bayang penghambat dalam mengelolah aset keluarga dan aset bangsa ini.Di antara ancaman yang selalu mengintai adalah bahaya narkotika, kenakalan remaja, pornografi dan pornoaksi yang terkadang jadi faktor pemicu kekerasan terhadap anak dan pelecehan kepada kaum hawa.

Kemudian perkembangan teknologi yang juga membawa dampak negatif bagi masyarakat, terutama kalangan anak-anak dengan kehadiran game online.

Kondisi itu diperparah ketika pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, yang kadang kala orang tua abai akan hak-hak anak.Mirisnya, si ibu maupun si bapak telah sibuk dengan gadget masing-masing, sehingga hak-hak anak untuk mendapatkan perhatian malahan sampai ada yang dinomor duakan.

Bahkan, sebagian orang tua agar anak-anak bisa tenang kalau sering rewel, dan supaya tidak main keluar rumah karena khawatir terpengaruh perilaku lingkungan, maka dibelikan gadget. Tujuan agar anak selalu tenang saja di rumah dengan aneka ragam mainan di dalam telepon pintar tersebut.Berjam jam anak memelototi telepon pintar itu, terkadang abai pula makan dan mandi bagi si anak.

Target awal orang tua bisa saja tercapai dengan penerapan pola ini, namun untuk jangka panjang kamanusiannya menjadi rapuh dalam emosianal dan interaksi sosialnya.Apalagi, kecanduan game menurut American Medical Association (AMA), sebagai salah satu penyakit kejiwaan yang sangat serius pada 2012.

Sedangkan dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pads 2014 ada sekitar 25 juta orang Indonesia yang ngegame online, 11 juta di antaranya bermain setiap hari.Ketika waktu anak-anak sudah habis bersama gawai, sehingga untuk bercanda gurau dengan rekan-rekan sebayanya makin sempit. Tak jarang pula si anak awam akan keadaan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Apalagi mengenal permainan-permain rakyat yang syarat nilai dan makna solidaritas dan rasa peduli, kebersamaan dan tenggang rasa sesama tidak terbangun sejak dini.Kenyataan itu, sudah menjadi rahasia umum, bahkan parahnya ada orang tua yang mengabaikan panggilan anaknya demi untuk cepat menjawab bunyi dering telepon genggamnya.

Sebaliknya, terjadi hal demikian sama anak, ketika asik dan sudah terpola oleh kesibukan main gedget akibatnya mempetebal keegoisan dalam dirinya.

Pakar pendidikan karakter dari Universitas Negeri Padang (UNP) Dr. Abna Hidayati mengatakan, kesadaran orang tua untuk pemenuhan hak-hak anak masih rendah.Hal itu, tidak terlepas juga faktor ketidakmengertinya tentang apa dan bagaimana mengajar anak-anak sesuai dengan usia pertumbuhannya.

Bahkan, masih ada orang tua yang belum bulat tanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Juga salah cara asuh terhadap anak, sehingga ruang bermain bagi anak terabaikan.

Ia menyebutkan, ada orang tua tidak membolehkan anak-anak bermain keluar rumah, membatasi ruang gerak dengan sesama sebaya.Jikapun tidak main gawai, tapi anak dilarang main dengan anak tetangga. Kalau keluar hanya boleh menatap dari balik pagar yang terkunci.

Menurut dia, dewasa ini tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak memang cukup kompleks dan penting dihadapi dengan cerdas.Orang tua harus paksakan diri untuk terus belajar, cari tahu dan memperhatikan hak-hak anak. Terkait ada punya masa pertumbuhan diaspek fisik, dan perkembangan di aspek berpikir. Tanpa itu dampak jangka panjang terhadap karakter generasi mendatang.

Amanat dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (2) ditentukan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU-PA), dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Kemen PPPA merilis, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 258 juta jiwa pada 2016, sepertiga diantaranya (32,24 persen) adalah anak-anak.Apalagi, bangsa ini tengah menyongsong generasi emas atau bonus demografi pada 2045, tentunya harus diawali generasi hari ini dan anak-anak harus dipersiapkan agar mampu bersaing dengan bangsa lain.

Untuk menghadapi periode tersebut perlu mempersiapkan generasi muda yang siap secara intelektual dan karakter untuk berkonstribusi pada pembangunan Indonesia.Guna membentuk generasi emas tersebut dibutuhkan peran orang tua seperti menjadi model karakter yang dijadikan panutan bagi anak, kata Abna.

Arena bermain

"Banyak yang bisa dilakukan bagi para orang tua, karena perhatian pemerintah dalam kurun beberapa tahu terakhir cukup consern dan fokus," katanya.

Seperti dibidang pendidikan, ada pembelajaran karakter dan pelibatan orang tua oleh Kemendikbud RI.Maka salah satunya adalah parenting atau hadirnya komunitas orang tua dalam mendukung kemajuan pendidikan anak dalam berbagai aspek.Kemudian di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, juga menggencarkan gerakan gagasan kota layak anak.

Sekretaris Jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Padang ini, cukup bangga adanya program Kota Layak Anak yang telah digencarkan Kabinet Kerja era Presiden Joko Widodo.Tentu, upaya pemerintah pusat itu, harus sejalan dengan komitmen kuat pemangku kepentingan di daerah dan pihak swasta serta perguruan tinggi.

"Dalam pelaksanaan bagi daerah yang sudah meraih penghargaan Kota Layak Anak, tapi belum mengembirakan secara kenyataannya," ujar Abna.
Sejumlah anak tampak bermain di arena kawasan pantai Padang. Untuk mencoba eneka permainan harus dimengeluarkan uang kepedagang orang yang menguasai fasilitas publik itu. (Ist)
Salah satu indikatormya, masih minimnya ruang atau arena bermain sebagai perwujudan hak-hak anak yang tersedia sebagaimana mestinya.

Ia berpendapat, seharusnya kota atau kabupaten yang sudah mendapat julukan sebagai daerah layak anak tersebut, mesti makin melihatkan secara nyata konsistensi itu.Misalnya disetiap kelurahan ada arena bermain yang layak atau refresentatif bagi anak-anak. Begitu pula dengan ruang terbuka hijau lengkapi fasilitas memadai.

Jadi, para orang tua dapat pula memenuhi hak-hak bermain anak, karena efektif dan efesien. Tapi, ada arena bermain anak dikuasai para pebisnis, akibatnya masyarakat harus berbiaya mahal. Arenabermain yang di maksud layak, kata dia, tentu syarat edukasi dapat memacu perkembangan dan sesuai pertumbuhan anak.

Jika, hanya mengandalkan wadah yang dilingkungan perumahan masyarakat, tentu tak memadai. Terkadang itupun tidak mendapat respon positif pula dari sebagian lingkungan masyarakat.Artinya, kesadaran dalam pemenuhan hak anak-anak harus secara kolektif, bahkan termasuk para pemangku kepentingan lokal.

Kemudian yang tak kala pentingnya harus terbangun sinergitas ditingkat lokal terhadap apa yang menjadi harapan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA RI untuk menuju IDOLA (Imdonesia Layak Anak) pada 2030. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar