Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Penghargaan untuk inovasi pelayanan publik tahun 2018 secara resmi diumumkan sekaligus diserahkan saat pembukaan International Public Service Forum di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu.
Penghargaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Secara keseluruhan Kementerian PANRB menetapkan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018.
Penghargaan meliputi kategori inovasi pelayanan publik oleh kementerian/lembaga negara, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Penghargaan diserahkan Wapres Jusuf Kalla.
Salah satu kementerian yang memperoleh Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Top 40 Inovasi Pelayanan Publik diraih KLHK melalui inovasi Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang menjadi solusi untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal.
Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. SILK berhasil terpilih dari 2.824 inovasi yang ikut kompetisi.
SILK juga menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik wakil dari Indonesia yang dikirim MenpanRB ke OECD dalam kompetisi ¿Observatory of Public Sector Innovation¿ tingkat dunia.
Inovasi SILK merupakan platform ¿online¿ pertama di dunia, untuk penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu. Sampai dengan 24 Oktober 2018, melalui platform SILK telah diterbitkan sebanyak 920.133 Dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT yang menyertai ekspor produk kehutanan ke pasar dunia dengan total nilai ekspor sekitar 52 miliar dolar AS.
"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas prestasi ini. Karena inovasi adalah satu dari tiga elemen pokok kemampuan daya saing, selain resources, dan efektivitas manajemen," kata Menteri LHK Dr Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.
SILK merupakan sistem pelacakan yang disusun untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan. Dengan sistem ini, maka akan dapat menjamin legalitas produk kayu sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor produk indonesia
''Kita satu-satunya negara yang sudah pakai sistem legalitas kayu dalam perdagangan kayu di Eropa sehingga tidak perlu lagi due diligence,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.
Wujud Komitmen
SILK bukti wujud komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk memberantas illegal logging, mengurangi pencurian kayu yang diseludupkan ke negara lain seperti yag banyak dilakukan dulunya serta meningkatkan perdagangan kayu legal.
"Jadi saya sampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran staff atas kerja kerasnya. Menyusun sistem dan pola legalitas kayu ini cukup lama, baru jadi 2-3 tahun ini, setelah perintisannya sejak 11-12 tahun lalu," kata Siti Nurbaya.
Meski mendapat banyak tantangan, kata dia, namun pihaknya tetap yakin inovasi SILK dapat memberi kontribusi terbaik bagi Indonesia.
"Memang dibutuhkan keberanian dan keyakinan diri. Saya saat memutuskannya yakin dan artikulasinya memang cukup berat, tapi kita terus bekerja yang terbaik untuk Indonesia," tegasnya. (*)
Berita Terkait
Pemkab Tanah Datar kirim 40 orang relawan bencana ke Pesisir Selatan
Kamis, 28 Maret 2024 15:46 Wib
Pemkot Padang siapkan 40 tenaga kesehatan untuk dikirim ke Jerman
Senin, 5 Februari 2024 19:02 Wib
Anies Baswedan imbau pendukung menangi Pilpres lewat 40 rumah
Kamis, 25 Januari 2024 15:34 Wib
Kota Solok raih peringkat enam MTQ ke-40 tingkat Sumbar
Minggu, 14 Januari 2024 18:31 Wib
Kota Solok Berhasil Meraih Peringkat 6 MTQ Nasional ke-40 Tingkat Sumbar Tahun 2023
Minggu, 17 Desember 2023 20:35 Wib
Kafilah Bukittinggi tembus Final MTQ ke-40 Sumbar di 13 Golongan
Sabtu, 16 Desember 2023 18:40 Wib
Pertama kali, Kepala BKPSDM dan DKK Bukittinggi ikuti cabang baru MTQ ke-40 Sumbar
Rabu, 13 Desember 2023 20:26 Wib
29 kafilah Tanah Datar ikuti lomba pada hari pertama MTQ Nasional Sumatra Barat ke-40 di Solok Selatan
Rabu, 13 Desember 2023 16:44 Wib