652 berkas pendaftar CPNS Kabupaten Solok tidak lulus administrasi

Arosuka, (Antaranews Sumbar) - Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Solok menyatakan 652 berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mendaftar di daerah itu tidak lulus tahapan administrasi.

"Dari 7.397 orang yang melamar, yang lulus administrasi dan memenuhi persyaratan sebanyak 6.745 pelamar," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok, Feris Novel,di Arosuka, Kamis.

Ia mengatakan ratusan berkas administrasi yang tidak lulus tersebut disebabkan tidak memenuhi persyaratan seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), kualifikasi pendidikan yang diminta tidak sesuai persyaratan, kemudian juga karena berkas tidak dikirimkan atau terlambat dikirimkan (berkas paling lambat dikirimkan pada 15 Oktober 2018).

Sebagai contoh kualifikasi pendidikan yang diminta atau dibutuhkan guru olahraga, sedangkan berkas yang dikirimkan oleh pelamar tidak sesuai.

Sebelumnya pemerintah setempat melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok, telah mengingatkan para pelamar CPNS untuk teliti dalam melengkapi berkas dan sesuai jadwal prosedur.

Dari 7.397 berkas CPNS yang lulus tahap administrasi ujarnya, pemerintah hanya akan menerima sebanyak 320 pelamar setelah melalui seluruh tahapan.

Untuk lokasi ujian CPNS, pihaknya akan bergabung dengan empat kabupaten kota lainnya, seperti Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya di gedung Kubuang Tigo Baleh, Kota Solok.

"Lokasi ujian Computer Assited Test (CAT) peserta CPNS Kabupaten Solok diadakan di Gedung Kubuang Tigo Baleh Kota Solok pada 7 hingga 12 November 2018," katanya.

Nantinya, ujian CAT Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan dibagi menjadi lima shift, kecuali Jumat hanya akan ada empat shift ujian.

"Saya dan panitia ujian insaallah sudah siap untuk menyelenggarakan ujian CPNS 2018 ini, kami siap mendukung dan memfasilitasi penuh agar peserta menyelesaikan ujian dengan lancar," ujarnya.

Sebab, sebagian besar untuk pelaksanaanya secara teknis adalah Badan Kepegawaian Negara, baik soal jaringan internet, komputer, dan soal ujian. (*)