Perempuan menikah terlalu dini bisa lahirkan anak stunting

Lubukbasung, (Antaranews Sumbar) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat, mengatakan pernikahan terlalu dini bisa menyebabkan anak lahir stunting atau pendek karena pada usia itu wanita dalam masa pertumbuhan belum maksimal.

"Ketika seorang wanita hamil di usia 16 tahun berisiko stunting, karena pada usia itu wanita tersebut dalam masa pertumbuhan belum maksimal," kata Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN Sumbar, Mardalena Wati di Lubuk Basung, Rabu.

Ia mengatakan hal itu saat sosialisasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja di Nagari Paninjauan, Kecamatan Tanjungraya, Kabupaten Agam, Rabu.

Sosialisasi itu dengan narasumber anggota Komisi IX Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan DPR RI, Muhammad Iqba dan dihadiri ratusan masyarakat.

Padahal di usia itu, katanya wanita tersebut juga harus memenuhi kebutuhan gizinya, dan dia juga harus memberi gizi kepada bayinya.

"Akhirnya pertumbuhan ibu tidak maksimal dan anaknya pun demikia," katanya.

Ia menambahkan, bukan hanya pertumbuhan ukuran tubuh si bayi yang bermasalah, tetapi juga bisa membuat otak si bayi kerdil.

Menikah di usia muda juga tidak terlepas dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga meningkatnya kasus kematian ibu melahirkan.

"Untuk itu, pernikahan dini harus diatasi agar anak yang lahir tidak stunting. Khusus di Sumba, kita menemukan bayi lahir stunting di Pasaman," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan DPR RI, Muhammad Iqbal menambahkan, pemerintah harus melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan secara agama untuk pengendalian penduduk.

"Kami di Komisi IX siap memberikan dukungan kepada pemerintah dalam pengendalian penduduk," katanya.

Terkait sosialisasi program pengendalian penduduk yang dilakukan BKKBN, ia menambahkan, gebrakan yang dilakukan itu cukup bagus, sehingga masyarakat mengetahui program dari pemerintah dalam pengendalian itu.

Kedepan pihaknya berharap sosialisasi itu terus dilakukan diberbagai kecamatan di Sumbar, agar informasi tentang program itu bisa sampai kepada masyarakat. (*)