Legislator desak e-office segera diterapkan

id e-office,aplikasi perkantoran elektronik

Ilustrasi rapat pembahasan sistem pemerintahan elektronik. (ANTARA SUMBAR/istimewa)

Arosuka, (Antaranews Sumbar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok, Sumatera Barat mendesak agar aplikasi perkantoranelektronik (e-office) yang mempermudah pelayana kepada masyarakat segera diterapkan.

"Agar masyarakat terlayani dengan baik dan mekanisme kerja dalam manajemen administrasi perkantoran itu bisa berjalan lebih efektif dan efisien, pemerintah daerah hendaknya segera mungkin menerapkan aplikasi perkantoranelektronikitu," kata anggota DPRD Kabupaten Solok, Patris Can di Arosuka, Rabu.

Menurutnya, aplikasi perkantoranelektroniksejak tahun lalu baru hanya sekedar diperkenalkan tetapi belum diterapkan. Padahal, kalau diterapkan dengan baik maka proses bisnis dan mekanisme kerja atau prosedur dalam manajemen administrasi perkantoran di Pemerintah setempat akan berjalan efektif dan efisien.

Akibat belum diterapkannya e-office, biaya operasional masih tinggi, pengambilan keputusan masih lambat, operasional masih membutuhkan personel yang banyak, proses administrasi terlambat dan lainnya.

Ia menjelaskan belum efektif dan efisiennya proses bisnis dan mekanisme kerja atau prosedur dalam manajemen administrasi perkantoran itu, sebenarnya dapat diatasi dengan penerapan aplikasi perkantoranelektronik.

Dalam aplikasi ini, semua proses bisnis dan mekanisme kerja atau prosedur diatur oleh sebuah aplikasi sistem perkantoran elektronik, salah satu aplikasi yang bisa dipakai adalah aplikasi Simaya.

“Kita berharap kelambatan masalah birokrasi ini bisa diatasi dengan sistem elektronik perkantoran yang akan semakin memacu kinerja pejabat daerah," ujarnya.

Dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini, jaringan broadband berkecepatan tinggi dan internet, memungkinkan semua perkantoran menerapkan e-office, termasuk Kabupaten Solok.

E-office ini merupakan salah satu bentuk penerapan pemerintahan elektronik menuju pemerintahan daerah yang bersih dan transparan. Hal ini sesuai dengan amanat dalam intruksi presiden No 3 2003 tentang Kebijakan dan strategi nasional pengembangan e- government, dimana pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan media elektronik dan sistem digital dalam mekanisme layanan pemerintah di segala bidang.

"Kita berharap Pemerintah Kabupaten Solok lebih serius menerapkanaplikasi perkantoranelektronik ini, tidak sekedar formalitas atau hanya sekedar sosialisasi," ujarnya.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar