Defisit APBD Payakumbuh 2019 diprediksi mencapai Rp42,53 miliar

id Erwin Yunaz

Defisit APBD Payakumbuh 2019 diprediksi mencapai Rp42,53 miliar

Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz. (Antara Sumbar/Syafri Ario)

Payakumbuh, (Antaranews Sumbar) - Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat pada 2019 diperkirakan mencapai Rp42.53 miliar.

"Jika tahun ini defisit mencapai Rp72 miliar, maka tahun depan ditaksir sebesar Rp42,53 miliar," kata Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz di Payakumbuh, Selasa.

Sebelumnya Wawako Payakumbuh Erwin Yunaz telah menyampaikan nota pengantar keuangan Rancangan APBD 2019 kepada DPRD setempat Rabu (24/10).

Ia mengatakan proyeksi pendapatan daerah pada 2019 sebesar Rp621,58 miliar, yakni terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp124,61 miliar, dana perimbangan sebesar Rp455,34 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp41,62 miliar.

Sementara belanja daerah pada 2019, diprediksi mencapai Rp664,11 miliar, dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp296,16 miliar atau 44,60 persen dan belanja langsung sebesar Rp367,94 miliar atau 55,40 persen.

”Persentase belanja langsung ini akan bertambah besar nantinya, jika alokasi DAK Payakumbuh untuk 2019 telah ditetapkan pemerintah pusat,” kata dia.

Merujuk dari ini, maka dapat dipastikan proyeksi belanja daerah Payakumbuh 2019 lebih besar dari target pendapatan. Terjadi selisih atau defisit anggaran sebesar Rp42,53 miliar.

"Namun defisit ini dipastikan masih bisa ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp42,53 miliar," ujarnya.

Penerimaan pembiayan daerah tersebut dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (Silpa) dan pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Namun anggaran dalam nota pengantar RAPBD 2019 itu belum menampung atau belum menyediakaan anggaran untuk rencana kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi saat penyampaiaan RUU APBN 2019.

"Bahkan RAPBD Payakumbuh 2019 yang diajukan kepada DPRD, belum menampung anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan CPNS formasi tahun 2018 yang jumlahnya 115 orang," kata Erwin.

Meskipun demikian ia memastikan bahwa Nota Keuangan dan RAPBD tahun 2019 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama oleh Pemkot Payakumbuh dengan DPRD.

"Kita berharap pada 2019 seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA dan PPAS dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, ekononomis, transparan, serta memenuhi persyaratan akuntabilitas," ujarnya. (*)

Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar