Presiden Jokowi akan kucurkan dana kelurahan

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Presiden RI Joko Widodo akan mengucurkan dana bagi kelurahan-kelurahan pada tahun anggaran 2019 seperti yang sebelumnya dikeluarkan pemerintah untuk desa.

"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, 'Pak ada dana desa, kok, enggak ada dana untuk kota?' Ya, sudah tahun depan dapat," Presiden saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) 2018 di Badung, Bali, Jumat.

Setelah dana desa, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan yang rencananya dimulai awal 2019.

Kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dengan dana untuk tingkat kelurahan.

Selain itu, Kepala Negara juga akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan operasional dana desa yang mengatur penggunaan dan fungsi dana desa sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

"Sebentar lagi akan kita revisi peraturan pemerintahnya, baru kita hitung-hitung, tidak tahu dapat 5 atau 4 persen. Nanti akan diputuskan," kata Presiden.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Presiden berharap agar para aparatur pemerintahan menjalankan fungsi pengawasannya secara baik sehingga dana desa dan dana kelurahan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

"Saya minta gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota semua melihat penggunaan dana desa ini agar tepat sasaran sehingga rakyat betul-betul mendapatkan manfaatnya," ucap Presiden.

Terkait dengan dana desa, pemerintah saat ini telah mengalokasikan dana untuk kesejahteraan desa yang makin meningkat tiap tahunnya.

Tercatat dana desa yang dikucurkan mulai dari Rp20 triliun pada tahun 2015, sebesar Rp47 triliun pada tahun 2016, dan sebesar Rp60 triliun pada tahun 2017 dan 2018.

"Tahun depan kurang lebih Rp70 triliun, menunggu persetujuan Dewan," ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. (*)