Gerindra: para menteri harus jaga Pemilu berkualitas

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai para menteri di Kabinet Indonesia Kerja (KIK) harus bisa menjaga agar pemilu berjalan demokratis, transparan, ceria, damai, dan berkualitas.

Hal itu dikatakannya terkait sikap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengarahkan Direktur IMF dan juga Presiden Bank Dunia tidak berpose dengan dua jari (victory), tetapi dengan satu jari, dan menyatakan satu untuk Jokowi.

Riza menilai sikap Luhut dan Sri Mulyani dengan mengacungkan satu jari dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia sangat tidak bijaksana.

"Kami sudah laporkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti, biro hukum dan advokasi kami sudah melaporkan. Kami minta Bawaslu memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," katanya.

Riza mengingatkan, dalam waktu kampanye 6 bulan ke depan, jangan ada lagi pejabat-pejabat yang berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu, apalagi petahana.

Ditegaskan bahwa para pejabat digaji dan diberikan fasilitas oleh negara melalui uang rakyat. Oleh karena itu, harus berpihak kepada rakyat.

Menurut dia, apa yang dilakukan Luhut dan Sri Mulyani merupakan bentuk dukungan kepada Jokowi. Hal itu tidak boleh dilakukan pejabat negara.

Sebelumnya, warga masyarakat Dahlan Pido didampingi Advokat Nusantara mengadukan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melakukan pelanggaran pemilu saat penutupan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, Minggu (14/10).

"Ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara, Luhut Binsar Pandjaitan dan Sri Mulyani, dugaan pelanggaran menyebutkan identitas pasangan calon, Jokowi nomor satu," kata Dahlan Pido di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (18/10).

Dahlan menjelaskan bahwa pelanggaran dugaan terjadi saat sesi foto bersama Direktur IMF Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Menko Luhut, dan Menkeu Sri Mulyani, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. (*)