Bupati: cegah konflik sosial dengan menjaga komunikasi antarmasyarakat

id Konflik, sosial, masyarkat

Bupati: cegah konflik sosial dengan menjaga komunikasi antarmasyarakat

Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar, M Fatria dalam Fokus Group Discusion yang mengangkat tema tentang peningkatan harmonisasi penegakan hukum guna antisipasi penyelesaian konflik sosial dalam rangka keutuhan NKRI. (Antara Sumbar/Syahrul R/18)

Batusangkar, (Antaranews Sumbar) - Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), Irdinansyah Tarmizi mengatakan konflik sosial di tengah masyarakat dapat diantisipasi dengan menjaga komunikasi antar masyarakat maupun lintas instansi.

"Guna mengantisipasi terjadinya konflik sosial di tengah- tengah masyarakat, kami telah melakukan pencegahan, salah satunya dengan menjaga harmonisasi forkopimda dan masyarakat," katanya dalam Fokus Group Discusion di Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Kamis.

Ia menyebutkan, untuk daerah Tanah Datar, pada dasarnya nyaris tidak pernah terjadi konflik sosial. Sekalipun demikian, pihaknya tetap berupaya untuk mencegah agar konflik sosial tersebut tidak pernah terjadi untuk masa mendatang.

Senada, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar, M Fatria menambahkan potensi terjadinya konflik sosial di Tanah Datar relatif kecil dan kondisi saat ini Tanah Datar juga dalam kondisi relatif aman.

Akan tetapi menurut dia tetap diperlukan adanya pencegahan sedari awal, karena mencegah lebih baik dari pada menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.

Ia mengatakan kegiatan Fokus Group Discusion kali ini digelar dengan mengangkat tema tentang peningkatan harmonisasi penegakan hukum guna antisipasi penyelesaian konflik sosial dalam rangka keutuhan NKRI.

Sementara itu, Kasubdit Politik Kejagung RI, Rustam Gaus mengatakan kegiatan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti Permendagri No 42 tahun 2018.

Aturan itu berisi tentang pelaksanaan koordinasi penanggulangan konflik sosial, baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten wajib menyelenggarakan aksi sosial ke daerah-daerah yang rawan terhadap potensi konflik dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat serta pelajar.

Menurutnya, ada beberapa penyebab terjadinya konflik sosial di suatu wilayah, salah satunya adalah perbedaan antara kelompok sosial, baik secara fisik maupun sosial seperti perbedaan pola kebudayaan, seperti adanya perbedaan adat istiadat, suku bangsa.

"Adanya perbedaan mayoritas dan minoritas yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial,” katanya. (*)