Nusa Dua, Bali, (Antaranews Sumbar) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan segera menggelar rapat koordinasi untuk membahas mengenai kebutuhan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) premium.
Darmin di sela Rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia, Nusa Dua, Kamis, belum memastikan kapan waktu penentuan penyesuaian harga premium karena pemerintah masih menjalani beberapa agenda penting Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali.
"Tunggu saja, dalam waktu dekat," kata Darmin usai penandatanganan kesepakatan investasi dan pembiayaan infrastruktur oleh 14 BUMN.
Darmin masih enggan menjelaskan mengenai kecenderungan sikap pemerintah terkait penyesuaian harga premiun. Menurut Darmin, lebih baik hal itu dijelaskan setelah keputusan benar-benar sudah diambil melalui rapat koordinasi.
"Ya selesaikan dulu acara di sini. Di sini sudah penuh acaranya," tutur Darmin.
Direktur Utama PT Pertamina Persero Nicke Widyawati di kesempatan yang sama menyebutkan ada tahapan yang harus ditempuh jika mau menaikkan harga premium. Hal itu dikarenakan premium merupakan jenis BBM khusus penugasan yang berbeda dengan jenis BBM lain, baik BBM subsidi maupun nonsubsidi.
"Penetapan harganya oleh Menteri yang dilakukan berkoordinasi dengan tiga menteri. Penerapan harganya ada bebrapa variabel yang perlu dipertimbangkan," ujar Nicke.
"Pertamina mengikuti apa yang ditetapkan regulator, kalau tidak naik ya kita mengikuti," tambah Nicke.
Sebelumnya Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan harga premium dinaikkan menjadi Rp 7.000 per liter untuk daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) serta Rp 6.900 per liter untuk daerah di luar Jamali dan mulai berlaku per pukul 18.00 WIB, Rabu (10/10).
Tidak lama setelah itu, Jonan menyatakan keputusan menaikkan harga premium ditunda berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo. Penundaan karena salah satunya Pertamina disebut belum siap jika dalam waktu yang sama menaikkan beberapa kali untuk jenis BBM yang berbeda.
Pada Rabu siangnya, Pertamina sudah menaikkan harga BBM pertamax, pertamax turbo, pertamina dex, dan biosolar yang bukan kewajiban publik atau non PSO (Public Service Obligation). (*)
Berita Terkait
Bobby Nasution ucapkan terima kasih ke PDI Perjuangan
Rabu, 15 November 2023 4:59 Wib
Mulai 1 Desember 2022 cukup bawa KTP saja berobat di Kota Medan
Selasa, 29 November 2022 6:31 Wib
Setelah Marawa Beach Club di Padang, Raffi Ahmad siap berinvestasi kembangkan Medan Zoo
Rabu, 18 Mei 2022 5:40 Wib
Lewat serial animasi, PIM Pictures kenalkan tujuh "Pahlawan Batak"
Senin, 16 Agustus 2021 7:05 Wib
Andi Mallarangengdilaporkan oleh Demokrat versi KLB ke Polda Metro Jaya
Sabtu, 13 Maret 2021 13:43 Wib
Gubernur pertama Sumut SM Amin Nasution akan diberi gelar Pahlawan Nasional
Selasa, 10 November 2020 7:24 Wib
Seperti ini mobil dinas Ahmad Yani di Museum Lubang Buaya
Kamis, 1 Oktober 2020 11:08 Wib
PDIP resmi usung menantu Presiden Jokowi Bobby Nasution di Pilkada Medan
Selasa, 11 Agustus 2020 11:56 Wib