Presiden: RI-Singapura sepakati skema fasilitas swap

id Jokowi,skema fasilitas swap RI-Singapura,pertemuan tahunan IMF-WB

Presiden: RI-Singapura sepakati skema fasilitas swap

Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO)

Nusa Dua, Bali, (Antaranews Sumbar) - Presiden Joko Widodo menyambut baik kesepakatan bilateral currency swap arrangement (BCSA) antara Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority Singapore (MAS) senilai 10 miliar dolar AS.

"Saya menyambut baik kerja sama swap dan repo antara BI dan Monetary Authority of Singapore senilai 10 miliar dolar AS," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam joint press statement setelah Annual Leaders Retreat dengan PM Singapura Lee Hsien Loong di sela pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dia Bali, Kamis.

Pada kesempatan itu, kedua bank sentral sepakat melakukan skema fasilitas swap rupiah dengan dolar Singapura (SGD) sebesar 10 miliar dolar AS.

Presiden Jokowi mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global kerja sama ekonomi memang menjadi fokus perhatian kedua negara.

Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Lee juga menyaksikan perwakilan kedua negara menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU).

"Dua dari tiga MoU yang ditandatangani adalah upaya mendorong kerja sama ekonomi keuangan yaitu promosi dan perlindungan penanaman modal atau P4M dan nota kesepahaman bidang fintech," katanya.

Secara khusus kata Presiden, persetujuan itu merupakan yang pertama ditandatangani Indonesia sejak pemerintah melakukan revisi terhadap perjanjian investasi pada 2014.

"Saya harap ini meningkatkan kepercayaan investor Singapura untuk terus berinvestasi di Indonesia. Persetujuan ini juga akan jadi model dan referensi perjanjian investasi ke depan," katanya.

Kedua negara membawa delegasi yang besar dimana Presiden mengikutsertakan jajaran menterinya dalam pertemuan itu.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Mendag Enggartiasto Lukita, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, Menkoperekonomian Darmin Nasution, Menkopolhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Seskab Pramono Anung, Mendikbud Muhadjir Effendy, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Menperin Airlangga Hartarto, dan Menlu Retno LP Marsudi. (*)