Fahri Hamzah: Pemerintah perlu pastikan alokasi APBN untuk penanganan bencana

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah perlu benar-benar memastikan alokasi yang tepat dalam APBN terkait penanganan bencana serta jangan sampai mencampuradukkannya dengan biaya reguler yang bersumber dari dana cadangan.

"Hindari klaim belanja reguler sebagai belanja gempa," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu.

Selain itu, ujar dia, pemerintah dinilai harus menerapkan birokrasi bencana dalam implementasi bantuan serta mengintegrasikan peran lembaga kemanusiaan berbasis lokasi.

Ia menegaskan bahwa hunian sementara atau rumah relokasi bagi warga korban gempa dijadikan solusi prioritas yang dimasukkan ke dalam skenario pembiayaan pemerintah.

Sebagaimana diwartakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya skema perlindungan aset ketika Indonesia mengalami bencana alam tanpa menambah beban APBN dan bantuan luar negeri.

"Selama ini aset negara dibuat tanpa perlindungan risiko fiskal," ujar Kalla saat memberikan sambutan dalam High-Level Dialogue on Disaster Risk Financing and Insurance in Indonesia di Nusa Dua, Bali, Rabu.

Kalla mengatakan Indonesia sering mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami karena terletak di kawasan "cincin api". Kondisi ini yang menyebabkan Indonesia mengeluarkan dana besar dari APBN atau menerima bantuan luar negeri untuk mempercepat proses pemulihan bencana alam tersebut.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Dunia Kristalina Georgiva menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menambah anggaran Pemerintah untuk mitigasi bencana, mengingat kondisi geografis Indonesia berada di lingkup cincin api yang rawan bencana.

"Saran kami adalah menambah anggaran lagi dalam kesiapan dan pencegahan, dan untuk membangun setelah bencana itu. Pencegahan lebih baik daripada penyembuhan," kata Kristalina usai melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bali, Rabu.

Kristalina menjelaskan bahwa dengan menambah anggaran untuk mitigasi bencana tidak akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah. Justru dia menegaskan bahwa kenaikan anggaran untuk mitigasi bencana bisa menyelamatkan lebih banyak masyarakat dan fasilitas umum di daerah terdampak bencana. (*)