Padang Pariaman masih bingung soal hibah lahan untuk Lapas

id Suhatri Bur,Lapas Padang Pariaman

Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur. (ANTARA SUMBAR/Aadiaat M S)

Parit Malintang, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat sedang membahas terkait hibah lahan dan dana pengadaan CCTV untuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pariaman.

"Kami sedang pembahasan dengan pihak terkait tentang hibah tersebut," kata Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur di Parit Malintang, Senin.

Pembahasan tersebut dilakukan pascapermintaan kepala Lapas Kelas II B Pariaman kepada Pemkab Padang Pariaman beberapa waktu lalu untuk pengadaan lahan guna membangun Lapas di kabupaten itu dan dana pengadaan CCTV untuk bangunan sekarang.

Menurutnya pembahasan harus dilakukan karena kondisi Lapas yang tidak mampu lagi menampung banyak narapidana.

"Namun untuk dana, saat ini kami masih dalam tahap pengkajian terkait angaran yang tersedia," katanya.

Ia mengatakan jika dana tersedia maka Pemkab bisa menghibahkan dana untuk pengadaan CCTV.

Sementara itu, Kalapas Kelas II B Pariaman, Pudjiono Gunawan mengatakan pihaknya saat ini kesulitan untuk menampung dan mengawasi narapidana yang melebihi 534 orang.

" Kapasitas Lapas hanya 170 orang," ujarnya.

Ia menyebutkan sekitar 60 sampai 70 persen dari narapidana tersebut merupakan warga Padang Pariaman sedangkan sisanya dari Kota Pariaman dan dari daerah lainnya.

Ia mengatakan permintaan hibah dana tersebut tidak saja disampaikan kepada Pemkab Padang Pariaman namun juga Kota Pariaman.

Ia menyampaikan dana yang dibutuhkan untuk pengadaan CCTV tersebut mencapai Rp100 juta dan kebutuhan dana tersebut telah disampaikan kepada kementerian terkait namun hingga sekarang belum membuahkan hasil.

Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI, John Kenedy Azis mengatakan perlu penambahan Lapas di wilayah itu karena gedung yang sekarang tidak mampu lagi menampung narapidana.

Ia menyatakan dirinya siap membantu Lapas Kelas II B Pariaman guna mendapatkan bantuan mendapatkan dana untuk pengadaan CCTV.

"Dana yang dimintakan tidak terlalu besar, seharusnya kementerian bisa mengabulkannya," kata dia. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar