Gubernur: penjualan premium di Sumbar tidak tepat sasaran, sejumlah SPBU dalam pembinaan

Padang, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengatakan penjualan bahan bakar jenis premium di daerah itu tidak tepat sasaran karena banyak yang dijual kepada pihak yang tidak berhak untuk membelinya.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam paripurna jawaban atas pandangan fraksi tentang APBD perubahan 2018 di Padang, Rabu mengatakan bahan bakar jenis premium ini disuplai oleh Pertamina ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kemudian dijual kepada orang yang menggunakan jeriken dan mobil mewah.

Akibatnya, beberapa SPBU tidak lagi mendapatkan suplai bahan bakar jenis premium ini karena mereka masih dalam tahap pembinaan. Namun suplai premium ke SPBU lainnya tetap disalurkan sehingga stasiun itu menjadi tujuan masyarakat yang ingin mendapatkan premium.

Sehingga terjadi peningkatan penjualan premium dan menyebabkan konsumsi premium lebih besar dari konsumsi pertalite meskipun tidak semua SPBU yang menjual BBM jenis premium.

"Hal ini untuk menjawab pandangan Fraksi Partai Gerindra yang mempertanyakan konsumsi bahan bakar jenis premium yang lebih banyak dari pertalite, sedangkan masih banyak SPBU yang belum menyediakan premium," kata dia.

Ia menjelaskan konsumsi premium di Sumbar mencapai 411.696.100 liter dan menghasilkan pajak sebesar Rp12i,8 miliar, sementara untuk jenis pertalite 296.796.000 liter dan menghasilkan pajak sebesar Rp147,5 miliar.

Sebelumnya Marketing Branch Manager Pertamina MOR I Aribawa mendorong masyarakat untuk membeli bahan bakar sesuai dengan aturan undang-undang yang telah ada dan sesuai petunjuk teknis kendaraan yang mereka miliki.

"Kami selalu mengimbau masyarakat agar membeli bahan bakar minyak sesuai kebutuhan mesin dan jangan memakai bahan bakar dengan kualitas rendah karena akan berdampak pada mesin," kata dia.

Menurut dia untuk penyaluran, Pertamina terus menyediakan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan daerah, apabila masih bergantung pada bahan bakar bersubsidi tidak mungkin disalurkan bbm non subsidi.

"Penyaluran dilakukan sesuai segmen pasar dan kebutuhan daerah dan dipastikan penyaluran premium untuk wilayah Sumbar normal dan tidak ada pengurangan," kata dia. (*)