Jangan sampai gagal lagi, legislator minta masyarakat dukung normalisasi Batang Lembang

id Hardinalis Kobal

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Hardinalis Kobal. (Dok. pribadi)

Arosuka, (Antaranews Sumbar) - Ketua DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Hardinalis Kobal meminta masyarakat yang memiliki lahan di sepanjang aliran Batang Lembang di daerah setempat untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi menormalisasi sungai tersebut.

“Penyebab banjir di kawasan itu adalah terjadinya pendangkalan dan menyempitnya muara sungai, solusi satu-satunya adalah normalisasi namun masyarakat harus menyerahkan tanahnya yang berada di sepanjang aliran Batang Lembang,” kata dia di Arosuka, Kamis.

Ia menjelaskan pada 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menganggarkan dana untuk proyek normalisasi sungai Batang Lembang, namun karena terkendala pembebasan lahan, proyek itu gagal dan anggarannya dipindahkan ke daerah lain.

Pada 2018 pemerintah provinsi kembali menganggarkan dana untuk proyek normalisasi Batang Lembang sebesar Rp3,5 miliar, ditambah dengan dana APBN Rp5 miliar.

"Tapi karena sulitnya pembebasan lahan di Kabupaten Solok, proyek itu baru dikerjakan di wilayah Kota Solok saja," sebutnya.

Sekarang Kota Solok sudah bisa menikmati manfaat dari proyek normalisasi Batang Lembang. Terbukti Kota Solok sudah bebas dari ancaman banjir, sementara Kabupaten Solok setiap tahun masih dihantui bahaya banjir dari meluapnya sungai Batang Lembang.

"Curah hujan tinggi yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan Nagari Kinari dan Nagari Muaro Paneh ditimpa banjir, satu orang meninggal, ratusan ternak hanyut, ratusan bangunan terendam, ratusan hektare sawah rusak,” ujarnya.

Sementara Kota Solok yang berada di hilir Batang Lembang justru tidak mengalami banjir lagi.

Dengan melihat kenyataan ini, ia mengajak masyarakat untuk menyadari, dan ikut memikirkan bagaimana agar proyek normalisasi Batang Lembang ini berjalan lancar di Kabupaten Solok, sebab kalau proyek ini gagal lagi masyarakat juga yang akan rugi.

Kalau selama ini pemilik tanah tidak mau melepaskan tanahnya karena harga tak sepadan, sudah saatnya berpikir lebih besar untuk bersama yakni bagaimana agar daerah itu tidak banjir lagi.

Di sisi lain pemerintah juga jangan terlalu ketat dengan persoalan harga tanah. berikan harga yang pantas dan wajar agar masyarakat juga tidak terlalu dirugikan.

Kamudian pemerintah juga harus membayarnya secara transparan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi. (*)

Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar